.webp)
Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Surat Keputusan Bupati Arif Sugiyanto Nomor 5006.1/104 Tahun 2024, telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk para petani. Selain mengalokasikan puluhan ribu ton, pemkab juga menetapkan harga eceran tertinggi dari pupuk bersubsidi.
Dalam SK tersebut, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi jenis urea pada 2024 sebanyak 25.807.030 kg, pupuk NPK sebanyak 20.532.569 kg, dan pupuk organik sebanyak 5.200.000 kg.
Alokasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi di awal tahun yaitu urea meningkat 53,1% karena alokasi sebelumnya hanya 16.857.962 kg dan NPK meningkat 92,5% dari alokasi sebelumnya yang hanya 10.666.426 kg.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harga eceran tertinggi untuk pupuk tersebut juga ditetapkan. Untuk pupuk Urea per Kg dijual dengan harga Rp 2.250, NPK Rp 2.300 dan pupuk organik Rp 800 per kg.
Untuk pupuk organik yang merupakan jenis pupuk baru dialokasikan kembali sebagai salah satu jenis pupuk bersubsidi dan di awal tahun tidak ada alokasi untuk pupuk jenis ini.
"Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Arif Sugiyanto seperti yang dikutip dari SE tersebut, Jumat (24/5/2024).
Arif menuturkan, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, berupa padi, jagung, dan kedelai, serta tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih.
Selain itu juga diperuntukkan bagi sektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi, dengan luas lahan yang diusahakan maksimal dua hektare, termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Alokasi pupuk organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C-Organik kurang dari dua persen," sebutnya.
Pupuk bersubsidi tersebut didistribusikan ke semua wilayah kecamatan yang ada di Kebumen dengan jumlah yang sudah ditentukan. Bupati mengimbau agar pupuk bersubsidi tidak disalahgunakan, dan harus dijual dengan harga yang telah ditentukan.
"Jangan sampai barang ini kemudian ditimbun, atau disalahgunakan misalnya dijual dengan harga yang tidak semestinya. Pupuk ini sudah menjadi kebutuhan pokok petani, dan sudah semestinya diberikan kepada petani sesuai dengan haknya," pungkasnya.
(ega/ega)
