.webp)
Jumlah kasus kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Klaten masih tinggi. Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono menegaskan masyarakat harus ikut serta dalam pencegahan DBD.
Jajang menjelaskan hingga minggu ke-19, tercatat ada 512 kasus DBD dengan kematian mencapai 25 orang. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mulai dari Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serentak hingga fogging.
Akan tetapi, upaya yang dilakukan Pemkab Klaten ini dirasa belum mampu menekan angka kasus DBD di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, Jajang meminta jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten untuk membuat langkah konkrit yang masif dan terukur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak hanya mengandalkan laporan, kita harus punya langkah konkret, termasuk kerjasama dengan Disdik (Dinas Pendidikan) terkait PSN di sekolah," kata Jajang kepada awak media di Pendapa Setda Kabupaten Klaten, Senin (20/5/2024).
"Saya perlu laporannya, aksinya seperti apa, yang terpenting segera dipetakan titik rawannya di mana, jadi nanti biar berproses," sambungnya.
Jajang mengatakan program stikerisasi pun bisa dilakukan guna memetakan titik-titik rawan di Kabupaten Klaten. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih waspada, serta program penanganan bisa dilakukan dengan lebih maksimal.
Ia menekankan program PSN harus terus dimasifkan di setiap daerah. Sebab, program pencegahan tersebut sangat penting untuk menjaga lingkungan dari potensi terjadinya genangan air yang dapat menjadi tempat nyamuk berkembangbiak.
"Banyak orang berpikir fogging sebagai solusi akhir, padahal fogging ada dampaknya. Makanya saya minta masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging, tapi lakukan dulu tahapan-tahapan untuk pemberantasan sarang nyamuk, jentik, dan lainnya," tuturnya.
"Juga ada fenomena penawaran fogging dari swasta. Itu juga saya minta warga untuk hati-hati, lebih baik koordinasikan dengan dinas terkait," sambung.
Jajang mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan PSN secara teratur. Sebab, untuk mengurangi kasus DBD, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.
"Kan nggak mungkin semua yang membersihkan kita, karena ada sisi kemandirian masyarakat, sehingga saya nyuwun (minta) tolong, ini betul-betul mengandalkan kemandirian masyarakat," tegasnya.
"Ini kondisinya nggak baik, betul-betul nggak baik kaitannya dengan DBD, ojo sembrono dan sekali lagi tenaganya itu betul-betul mengandalkan kemandirian masyarakat," tegasnya sekali lagi.
(prf/ega)
