Hasil Survei SPI KPK: Jawa Tengah Raih Skor Integritas Tertinggi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berhasil mencapai Predikat Integritas Tertinggi. Hal tersebut merujuk pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data hasil SPI yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada Jumat (26/1) malam, Pemprov Jateng memperoleh skor SPI 77,9, yang merupakan indeks integritas tertinggi untuk kategori Provinsi Tipe Besar berdasarkan tipe anggaran dan jumlah sumber daya manusia.

"Untuk provinsi, skor paling baik itu Jawa Tengah, untuk tipe anggaran dan jumlah pegawai besar," kata Pahala dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/1/2024).

Pahala juga mengumumkan salah satu kota di Jateng, yakni Surakarta mencatatkan nilai tertinggi dalam SPI 2023 untuk kategori kota tipe besar, dengan raihan skor 83,8.

Dia menjelaskan SPI bertujuan untuk mengetahui tingkat dan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil survei ini juga menggambarkan tingkat reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, dampak sosialisasi dan kampanye integritas dan pembangunan budaya antikorupsi yang dilakukan kepada masyarakat, dan efektifitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan.

Tahun ini, survei penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK melibatkan 550 ribu responden, yang terdiri dari pihak internal, eksternal, expert, media, dan sebagainya. Adapun hasil survei merupakan gabungan penilaian pegawai instansi, pengguna layanan, penerima manfaat, serta pemangku kepentingan berdasarkan persepsi, pengalaman, dan data obyektif masing-masing responden.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto mengatakan capaian skor penilaian SPI 2023 tersebut menggambarkan persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan publik dan pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Jateng.

"Harapannya persepsi masyarakat yang bagus ini menjadi penyemangat untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan pencegahan korupsi di instansi masing-masing," kata dia.

Dhoni mengatakan sebagaimana arahan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana maka pelaksanaan pelayanan publik harus sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.

Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir memberikan atensi kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan strategi pencegahan korupsi pada area pengadaan barang jasa, perizinan, manajemen ASN dan penganggaran. Dia juga mendorong penguatan peran APIP dalam memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas menyoroti perlunya upaya mengatasi persoalan biaya politik yang tinggi. Selain itu juga belum kuatnya komitmen pimpinan instansi, pengendalian risiko konflik kepentingan, serta mendorong digitalisasi pelayanan publik.