Gibran Ngaku Tak Berhak Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi: Nanti Bias

Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka ogah memberikan penilaian terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Dirinya menyerahkan kepada masyarakat yang menilai mengenai penegakan hukum di era Jokowi.

Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo memberi nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar memberi nilai 5 karena ada beberapa hal yang membuat penilaian terhadap Jokowi jeblok.

"Yang menilai biar warga masyarakat ya," kata Gibran ditanya soal penilaian penegakan hukum era Jokowi, Selasa (21/11/2023).

Dirinya enggan memberikan penilaian terhadap penegakan hukum era Jokowi agar tidak dinilai bias. Menurutnya, ia juga tidak berhak menilai penegakan hukum saat ini.

"Saya nggak berhak menilai, nanti bias," pungkasnya.

Sebelumnya dikutip dari detikNews, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.

Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu, yang disambut riuh hadir