Tekan Angka Kemiskinan, Jateng Raih Penghargaan Insentif Fiskal Rp 5,7 M

Pemprov Jateng Raih Insentif Fiskal — Foto: Pemprov Jawa Tengah

Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan insentif fiskal senilai Rp 5,79 miliar dari pemerintah pusat. Adapun insentif tersebut diberikan atas kinerja Pemprov Jateng dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dinilai baik.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan Pemprov Jateng dinilai patuh dalam memverifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan melaporkan pelaksanaannya. Bahkan, alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya, juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada, Nana Sudjana pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, hari ini.

"Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024. Caranya dengan mengintervensi delapan komponen sasaran, yaitu RTLH, listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).

Dia mengatakan pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut, tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Pemerintah Provinsi Jateng turut melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat dan masyarakat.

"Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," jelasnya.

Sementara itu, KH Ma'ruf Amin menekankan pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apalagi, waktu untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem hanya tersisa satu tahun.

"Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrim, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," kata Ma'ruf .

Selain itu, juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama.

Dia menilai berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mulai nampak. Berdasarkan data BPS, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem menyisakan 1,12 persen. Pada 2018, angkanya masih sebesar 3,6 persen.

"Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga dapat tercapai. Semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerjasama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Kerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem," tutupnya.