.webp)
Partai Demokrat saling berbalas kritik dengan PDIP gegara perkara pernyataan 'wong cilik'. Pernyataan itu berawal dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut kebijakan pemerintah kini tak berpihak ke rakyat kecil atau wong cilik.
AHY menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek mercusuar dan tidak banyak berpihak pada wong cilik.
"Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu," kata AHY seperti dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY menyebut defisit anggaran ditutupi dengan utang pemerintah hingga angkanya naik mencapai tiga kali lipat. AHY menyebut pada akhirnya rakyat yang lagi-lagi kena imbas gegara utang itu.
"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai Rp 7.733 Triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar Rp 1.640 triliun," katanya.
AHY pun mengingatkan pemerintah jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Dia menyinggung pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi justru kurang mendapat perhatian pemerintah.
"Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26 persennya. Jadi sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor wong cilik ini justru kurang mendapat perhatian," katanya.
"Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya 15 Triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, Rp 700 Triliun lebih banyak dari 2014," imbuhnya.
PDIP Balik Tantang AHY Sebutkan 10 Keberhasilan SBY
Pernyataan AHY itu mendapat respons dari organisasi sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Ketum Repdem Wanto Sugito balik mengkritik era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"AHY bisanya mengkritik pemerintahan Jokowi saja ya, mengkritik pemerintahan bapaknya tidak bisa, sekarang saya tantang deh sebutkan 10 keberhasilan SBY dan bandingkan dengan anggaran serta utang yang menumpuk selama pemerintahan SBY, kemudian buka itu korupsi ketum Demokrat yang ironi dengan slogannya, katakan tidak pada korupsi!" kata Wanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3).
Wanto mengatakan pemerintah Jokowi sudah mengalokasikan anggaran orang miskin untuk orang miskin. Menurutnya alokasi anggaran orang miskin ini sudah tepat sasaran, seperti program kebijakan rumah sakit gratis untuk rakyat melalui BPJS hingga peningkatan jaminan kesehatan.
Wanto mengatakan AHY seharusnya tak membandingkan komitmen pemerintah Jokowi untuk wong cilik dengan komitmen pemerintahan SBY. "Zaman SBY itu kan dana untuk orang miskin dipakai untuk dana pemilu melalui bansos. Itulah yang membuat suara Demokrat naik menjadi 300%," kata Ketua DPC PDIP Tangsel ini.
Wanto kembali membeberkan kegagalan SBY terkait kesejahteraan wong cilik. Menurut Wanto, SBY punya banyak catatan merah, di antaranya menurunnya tingkat kesejahteraan petani, utang per kapita naik dari USD 531,29 menjadi USD 1.002,69 pada 2013, pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintah pusat.
Dia pun menilai postur APBN semakin tidak proporsional karena didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi serta turunnya lapangan kerja dari 436.000 menjadi 164.000, bahkan neraca perdagangan dari surplus USD 25,06 miliar menjadi defisit USD 4,06 miliar.
"AHY ini berulang kali saya katakan harus belajar baca data dulu terkait kegagalan bapaknya, baru kemudian mengkritisi kebijakan Jokowi," kata pria yang akrab disapa Klutuk ini.
Ibas Bela AHY
Adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut pernyataan kakaknya bukan isapan jempol. Dia menyebut AHY telah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tepat dan dibutuhkan dalam kondisi Indonesia saat ini.
"Sebagai contoh, saat Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan bahwa rakyat sedang susah, itu bukan isapan jempol. Itu bukan statement yang dibuat-buat untuk mendiskreditkan kerja pemerintah atau menyinggung pihak manapun. Itu memang pernyataan yang didasarkan pada fakta lapangan," kata Ibas dalam keterangannya, Rabu (15/3).
 Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas Foto: (Dok. Istimewa) |
Menurut Ibas, tidak mungkin AHY mengarang cerita. Sebagai pengurus partai, Ibas kerap mendengar keluhan itu pada saat turun lapangan mengunjungi dapilnya di Jatim 7, dan apa yang disampaikan AHY dalam pidatonya adalah juga aspirasi yang kerap ia dengar dari masyarakat
"Sekali lagi, itu suara rakyat, dan harus disampaikan. Kita fair, yang baik, kita apresiasi, tapi kalau ada suara seperti keluhan terkait harga-harga, ya harus juga disampaikan meskipun mungkin akan terdengar pahit," kata Ibas.
Legislator PDIP Minta AHY Buka Data Wong Cilik Komplain Pemerintah
Politikus PDIP Junimart Girsang turut merespons AHY yang menyebut kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik. Junimart mempertanyakan data, rakyat kecil mana yang komplain atas pemerintahan Jokowi.
"Pertama kalaupun ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Junimart lalu mencontohkan di daerah pemilihannya, Sumatera Utara, banyak warga yang menyukai sosok Jokowi. Bahkan ada yang meminta Jokowi untuk kembali menjabat.
"Saya misalnya Dapil Sumut hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi, bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja Pak, itu di bawah loh grass root walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," kata dia.
 Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang Foto: Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang (Dok. Junimart Girsang) |
Junimart mengatakan semestinya semua pihak mendukung pemerintah saat ini. Ia meminta AHY untuk move on.
"Kita mestinya mendukung pemerintahan. Harus move lah, kita minta move on aja lah kita ini. Ndak perlu pembusukan, kalau pun pembusukan nggak bau juga, makin harum (nama Jokowi). Kalau busuk kan bau, tapi ini makin harum," ujarnya.
