Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Benny Karnadi mengaku dihubungi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengkritik soal kerap absen dalam rapat paripurna. Meski begitu, Benny tetap menyayangkan ketidakhadiran Ganjar dalam rapat paripurna yang disebutnya bisa berdampak besar.
"Kemarin dia kontak saya lama itu, jelaskan kenapa dia nggak datang, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) belum ditandatangani dan sebagainya" kata Benny saat dihubungi, Rabu (2/11/2022).
Dijelaskannya, setelah RKPD akan menentukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Hal itu nantinya akan menjadi dasar RAPBD.
"Kalau sampai akhir tahun tidak selesai maka kemudian menggunakan plafon anggaran tahun kemarin, ya risikonya gaji PNS juga telat, ini kan berisiko kalau bulan November nggak selesai," lanjutnya.
Beredar informasi di kalangan wartawan bila alasan Ganjar enggan menandatangani itu karena ada permasalahan terkait anggaran. Namun, Benny mengaku tidak tahu.
"Nggak, saya juga sampai hari ini belum tahu masalahnya secara spesifik," ujarnya.
Soal masalah anggaran di RKPD, ia pun mengaku belum mengetahuinya dan belum tahu isi dari draf RKPD itu.
"Saya belum tahu drafnya, saya belum lihat. Itu kan dibahas di Komisi A," katanya.
Meski begitu, ia menilai Ganjar tak perlu khawatir dengan itu. Menurutnya, RKPD itu masih harus dibahas dan hanya menjadi acuan. Anggaran dan kegiatan masih akan dievaluasi.
"RKPD itu bukan harga mati, jadi RKPD itu hanya patokan kegiatan kemudian jadi KUA PPAS, ada istilah S, prioritas plafon anggaran sementara, itu bisa berkurang bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan bisa juga berubah ketika dibahas di RAPBD," katanya.
Kata Sekda Jateng
Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menyebut bila RKPD sudah ditandatangani. Ia membenarkan bila molornya penandatanganan itu oleh Ganjar karena ada masalah anggaran dan tak terkait ketidakhadiran Ganjar.
Penjelasan Sekda Jateng selengkapnya di halaman selanjutnya...
(rih/sip)