Soal Gagal Ginjal Akut, Bareskrim Cek Hasil Lab Obat yang Ditarik BPOM

Etilen Glikol sedang ramai dibicarakan masyarakat. Dugaan sementara, Etilen Glikol dalam obat sirop memicu gagal ginjal akut yang diderita sejumlah balita. Foto: Getty Images/iStockphoto/John Kevin

Solo -

Bareskrim Polri berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengecek hasil laboratorium daftar obat yang ditarik BPOM. Hal ini buntut maraknya kasus gagal ginjal akut di Indonesia.

"Hari ini tim dari Bareskrim bekerja dengan agenda mengecek hasil laboratorium bersama Kemenkes dan BPOM," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo seperti dikutip dari detikNews, Senin (24/10/2022).

Dedi mengatakan, hingga saat ini polisi belum dapat memastikan soal ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Sebab, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Unsur pidananya) Nanti. Ini masih nunggu hasil laboratorium. Dan tahapnya masih penyelidikan, tunggu informasi perkembangan (penyelidikan) dari Bareskrim. Tim melakukan penyelidikan secara sinergi dan atensi kejadian tersebut," ujar Dedi.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, pihak Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, serta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terkait fenomena tak biasa ini.

Muhadjir juga meminta Kapolri Sigit mendalami ada atau tidaknya unsur pidana di balik fenomena ini. "Ya tadi malam kita sudah melakukan koordinasi dengan Pak Menkes, BPOM, bersama Menteri Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kita sudah mendapatkan masukan dari semua pihak," kata Muhadjir.

"Dan, tadi malam saya terus langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut, untuk ditelaah kemungkinan ada-tidaknya tindak pidana," kata Muhadjir kepada wartawan di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/10) pekan lalu, dikutip dari detikNews.

Menurut Muhadjir, pengusutan oleh kepolisian itu menjadi penting karena bahan baku berbahaya itu berasal dari luar negeri.

"Ini harus kita lakukan karena, berdasarkan data awal, ini adalah bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena. Tetapi kenapa justru negara yang mengimpor kok kena. Ada tiga negara yang kena, termasuk Indonesia," ucapnya.