.webp)
Partai PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kolonel tidak ada dalam AD/ART partai. Maka itu PDIP memberikan peringatan keras kepada 'Dewan Kolonel' yang berisi para loyalis Puan Maharani di Fraksi DPR RI.
Dilansir detikNews, surat dari DPP PDIP untuk 'Dewan Kolonel' itu bertarikh 5 Oktober 2022. Perihal dalam surat itu bertuliskan 'PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR'.
Berdasarkan surat yang diterima detikcom, Jumat (21/10/2022), isi surat itu menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Surat itu menandaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun itu juga menekankan pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP.
PDIP pun menyatakan pembentukan 'Dewan Kolonel' sebagai bentuk pelanggaran dan akan menjatuhkan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Dikutip dari detikNews, sederet anggota Fraksi PDIP DPR RI tergabung dalam forum 'Dewan Kolonel' yang mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget.
'Dewan Kolonel' berisi anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas mereka mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.
"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata Koordinator 'Dewan Kolonel' Trimedya Panjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9), dikutip dari detikNews.
Berikut elite PDIP di 'Dewan Kolonel' berdasarkan penuturan Trimedya Panjaitan:
- Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo (kabarnya tidak diberi surat peringatan)
- Koordinator 'Dewan Kolonel': Trimedya Panjaitan
- Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
- Komisi II: Junimart Girsang
- Komisi III: Trimedya Panjaitan
- Komisi IV: Riezky Aprilia
- Komisi V: Lasarus
- Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
- Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
- Komisi VIII: My Esti Wijayati
- Komisi IX: Abidin Fikri
- Komisi X: Agustin Wilujeng
- Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu.
(dil/sip)
