.webp)
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan siap disanksi terkait dukungannya untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju Capres 2024. FX Rudy, sapaannya, lalu menyinggung soal dewan kolonel.
"Dukungan ini nggak salah, wong kader dukung kader, kecuali saya kader PDIP Perjuangan dukung kader partai lain ra popo diberi sanksi," kata FX Rudy saat dihubungi detikJateng, Jumat (21/10/2022).
Mantan Wali Kota Solo itu kemudian menyinggung Dewan Kolonel yang dibuat untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres). Namun tidak diberi sanksi oleh DPP Partai. "Kan yang bentuk-bentuk dewan-dewan kolonel dan sebagainya," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rudy enggan menjawab ketika ditanya soal sanksi kepada inisiator Dewan Kolonel di PDIP. Rudy mengaku tidak pernah bertanya soal sanksi ke pihak pendukung Puan Maharani.
"Ya ndak tahu, saya nggak pernah nanya kayak gitu, saya kader tegak lurus saja," ungkapnya.
Rudy menegaskan dia siap mendapat sanksi 3B yakni buang, bunuh, bui. Rudy mengaku sudah pernah merasakan semua sanksi tersebut selama menjadi kader PDIP.
"Wes tak rasakke kabeh itu 3B jadi kader siap dibuang ide-idenya, siap dibunuh karakternya, siap dibui artinya dipenjara tidak ke mana-mana. Filosofi 3B itu ajaran Bung Karno, sepanjang itu berjuang untuk PDIP, saya merasakan sendiri, semuanya," terang dia.
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut FX Rudy melanggar disiplin partai jika benar mendukung Ganjar maju capres.
"Siapapun, termasuk saya, Pak Djarot, dan Pak Rudy, jika menyebut nama capres dan cawapres sebelum Ketua Umum Partai (Megawati Soekarnoputri) secara resmi mengambil keputusan akan diberikan sanksi. Skala prioritas saat ini adalah bergerak ke bawah membantu mengatasi persoalan perekonomian," kata Hasto kepada wartawan seperti dikutip dari detikNews, Rabu (19/10).
Hasto mengatakan, jika ada kader PDIP menyatakan dukungan pada capres-cawapres tertentu sebelum diputuskan, maka itu melanggar disiplin partai. Dia memastikan tindakan itu akan diurus Dewan Kehormatan Partai PDIP.
"Nanti akan diurus oleh Dewan Kehormatan. Tapi sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot kalau menyatakan si A itu capres, maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun. Karena disiplin partai ini sangat berat," ucapnya.
(ams/sip)
