Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Penerbitan Izin Cukai Rokok Dipermudah

Dea Duta Aulia - detikJateng
Selasa, 26 Jul 2022 21:47 WIB
Pemusnahan Rokok Ilegal Hasil Penindakan Kanwil Bea Cukai di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Foto: DPRD Jateng
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman meminta pemerintah permudah penerbitan izin cukai rokok. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat Pemusnahan Rokok Ilegal Hasil Penindakan Kanwil Bea Cukai di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

"Salah satu cara menghentikan peredaran rokok ilegal adalah dengan cara men-support produsen rokok lokal agar bisa mempermudah mendapatkan cukai dan pembinaan bagi para petani tembakau lebih berhati-hati dalam mendistribusikan tembakau pada produsen rokok," kata Sukirman dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7/2022).

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng, di antaranya, Sekretaris Daerah Sumarno, Wakil Ketua DPRD Sukirman, Asintel Kasdam IV Diponegoro Kol Inf Wahyu Yudhayana, dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Abdul Munif.


Menurutnya, kemudahan penerbitan izin bea cukai harus diimbangi dengan edukasi yang baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi terjerat dalam ekosistem rokok ilegal.

"Harus ada edukasi dan pembinaan bagi para pedagang kios kecil juga para petani tembakau agar tidak kembali terjerat peredaran rokok ilegal, mengingat para produsen perusahaan besar juga ikut terlibat maka harus dihentikan secara total," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Muhammad Pranoto mengatakan kerugian negara dari beredarnya rokok ilegal cukup tinggi bisa tembus sampai miliaran rupiah.

Adapun dalam proses penindakan, pihaknya akan menggandeng unsur pemerintah sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jateng supaya berjalan maksimal.

"Total barang rokok ilegal yang dimusnahkan 11.317.128 batang dengan total nilai Rp 11.54 miliar dan penerimaan negara yang seharusnya dibayarkan Rp 7.58 miliar selama penindakan di tahun 2021. Tentunya angka tersebut akan terus berkembang jika tidak ada penertiban secara luas, dalam penindakan selanjutnya akan menggandeng unsur instansi pemerintahan lewat operasi bersama bentuk pemanfaatan DBHCHT," tutupnya.

(akd/ega)