Ngaku Belum Siap, Tim Gempa Dewa Tunda Diskusi soal Wadas di UGM

Diskusi terbuka terkait persoalan Wadas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan warga Wadas yang seharusnya digelar hari ini di UGM batal. Pihak pengundang, yakni tim Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) menyatakan belum siap menggelar diskusi tersebut.

Perwakilan warga Wadas yang juga merupakan pengurus Gempa Dewa, Fuad pun mengakui acara tersebut memang telah dibatalkan sejak hari Minggu kemarin.

"Sejak Minggu itu sudah dibatalkan. Kami sudah menyampaikan ke pihak Pak Ganjar bahwa sementara ditunda dulu karena belum siap," kata Fuad dalam keterangannya, Selasa (29/3/2022).

Lebih lanjut, Fuad menjelaskan alasan pembatalan kegiatan tersebut juga lantaran adanya agenda lain. Selain itu, ia menyebut diskusi terbuka juga belum disepakati bersama. Bahkan, dirinya pun masih belum dapat memberikan jawaban terkait rencana digelarnya kembali diskusi terbuka ini.

"Itu hanya satu pihak saja yang menyepakati, tapi sudah terlanjur keluar. Itu karena mendadak sekali, artinya ada pihak lain yang menggerakkan dan memang belum menjadi kesepakatan bersama. Diskusi ini bukan kesepakatan bersama warga Wadas," paparnya.

"Belum direncanakan lagi, kita melihat kondisi dulu," imbuhnya.

Senada dengan Fuad, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng, Peni Rahayu pun mengonfirmasi adanya pembatalan kegiatan tersebut. Hingga kini, Peni mengaku pihak Pemprov Jateng masih menunggu informasi selanjutnya.

"Iya, batal. Informasinya akan dijadwalkan ulang," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pihak Gempa Dewa mengirim surat kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertanggal 25 Maret 2022 yang berisi undangan dialog terbuka. Dalam surat disebutkan, mereka mengundang Ganjar dalam dialog bertema 'Layakkah Wadas Ditambang' pada Selasa (29/3) pukul 12.30 di Universitas Gadjah Mada.

Surat tersebut juga menyertakan term of reference yang terdiri dari tiga lembar. Beberapa di antaranya menyebutkan dialog akan dilakukan tim ahli Gempa Dewa dan Tim Ahli Gubernur dengan tiga sub tema pembahasan, yakni aspek hukum, aspek sosial budaya, dan aspek teknis pertambangan.