.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara soal pengukuran lahan terdampak Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas yang berujung ricuh. Ganjar mengatakan pihaknya menggandeng Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog dengan pihak pro maupun kontra di Desa Wadas.
"Kenapa kami ajak Komnas HAM? Karena Komnas HAM akan menjadi institusi netral yang kita harapkan menjembatani," kata Ganjar saat jumpa pers di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022).
Ganjar menyebut Pemprov Jateng bersama Bupati Purworejo, Polda Jateng, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO), BPN, bergerak setelah ada putusan kasasi yang menolak gugatan warga terkait pembangunan Bendungan Bener. Ganjar menyebut Komnas HAM turut dilibatkan karena menjadi institusi netral yang diharapkan bisa merangkul pihak yang kontra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Barangkali kalau gubernur merasa kami hanya di pihak pemerintah dan abai maka kami meminta kepada Komnas HAM. Terakhir kami meminta dihadirkan mereka yang belum setuju dan sudah setuju. Pada saat digelar yang belum setuju belum hadir, maka Komnas HAM datang ke Wadas untuk meyakinkan dan menjelaskan kepada mereka yang sebenarnya kami menunggu-nunggu, sehingga kami bisa memberikan ruang, mendengarkan, apa yang perlu kami sampaikan dan jawab. Ini bagian dari kami mengajak masyarakat agar bisa berpartisipasi agar pekerjaan ini berjalan mulus," urai Ganjar.
Ganjar menyebut pengukuran pada Selasa (8/2) kemarin dilakukan atas permintaan masyarakat yang setuju dengan adanya pembangunan.
Masyarakat yang bertemu dengan Komnas HAM, yang sudah sepakat minta segera diukur. Kami mencoba berkomunikasi dengan tokoh agama, masyarakat di Desa Wadas bahwa kami akan masuk," terangnya.
"Kami tidak akan masuk kepada mereka yang belum sepakat untuk menghormati mereka dengan sikapnya. Untuk itulah kami sangat prudence, kami sangat hati-hati," ujar Ganjar.
Di sisi lain, kata Ganjar, Komnas HAM secara proaktif juga mendatangi para warga yang kontra. Pihaknya pun masih membuka ruang dialog dengan warga yang kontra agar bisa segera tercapai kesepakatan.
"Tanggal 20 Januari 2022 Komnas HAM gelar dialog di Hotel Gracia di mana di hotel itu diundang yang pro, kontra BPN, BBWS, dan yang lain. Namun pertemuan hanya dihadiri yang pro, sedangkan yang kontra tidak hadir. Untuk yang pro kemarin meminta segera dilakukan pengukuran lahan, untuk yang kontra didatangi Komnas HAM, jadi Komnas HAM punya effort yang cukup bagus," tuturnya.
(ams/ahr)
