.webp)
Dilansir dari detikTravel yang mengutip NZ Herald, salah satu yang dibatasi yakni kunjungan ke Svalbard. Sebagaimana diketahui, Svalbard merupakan wilayah kepulauan antara daratan Norwegia dan Kutub Utara.
Svalbard merupakan rumah bagi sekitar sepersepuluh populasi beruang Arktik yang terancam punah di dunia. Daya tarik lainnya yakni dataran gletser yang terjal dan terpencil. Kemudian tundra beku yang menjadi tempat berlindung beruang kutub, rusa kutub Svalbard dan rubah Arktik.
Pemerintah Norwegia pun ogah apabila satwa yang terancam punah itu terganggu dengan banjirnya turis yang datang. Oleh karenanya pemerintah membuat aturan pengurangan lokasi 240 kapal pesiar menjadi hanya 43 saja. Penumpangnya juga dibatasi untuk berkunjung ke beberapa pulau.
"Tujuannya adalah untuk melindungi satwa liar, dan salah satu kawasan hutan belantara terbesar yang tersisa di Eropa," kata rilis Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.
Langkah itu diseriusi pemerintah setempat dengan membuat undang-undang Perlindungan Lingkungan Svalbard dan sudah disahkan parlemen untuk menjadi amandemen. Aturan tersebut akan mulai berlaku 1 Januari 2025.
Aturan yang tertuang yakni pembatasan ketat pendaratan di pantai, mengurangi ukuran kapal menjadi di bawah 200 penumpang dan hanya 39 orang yang diizinkan di darat dalam satu waktu.
Pengunjung juga diharuskan menjaga jarak lebih jauh dari satwa liar. Turis harus menjaga jarak minimal 500 meter dari 3.500 beruang kutub yang tinggal di pulau tersebut.
"Perubahan iklim dan peningkatan aktivitas telah mengakibatkan tekanan besar terhadap satwa liar dan alam Arktik yang rentan di Svalbard," kata Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.
Bagi sektor pariwisata, larangan ini tentunya 'bahaya'. Bahkan Asosiasi Operator Kapal Pesiar Ekspedisi Arktik (AECO) mengaku kecewa dengan aturan tersebut.
AECO khawatir bahwa tindakan tersebut hanya akan meningkatkan tekanan pada wilayah pendaratan yang tersisa, dan membatasi operasi konservasi yang dilakukan oleh anggota AECO.
"Namun kami sekarang akan melakukan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap keputusan yang diumumkan dan menyiapkan informasi untuk anggota AECO sehingga kami dapat beradaptasi," kata jubir.
Masyarakat tetap bisa mengakses kawasan tersebut, meski ada perubahan alokasi izin berkemah di pulau-pulau terpencil dan banyak dihuni beruang.
Artikel ini sudah tayang di detikTravel, baca selengkapnya di sini
(dir/dir)
