.webp)
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 77 ribu calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri menuai sorotan.
Di tengah upaya memperluas akses pendidikan, muncul pertanyaan mengenai kualitas sekolah swasta yang akan menerima limpahan siswa dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Program tersebut disiapkan setelah hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menunjukkan puluhan ribu siswa berpotensi tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat Iwan Hermawan mengingatkan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya soal ketersediaan kursi, melainkan juga kualitas layanan pendidikan yang akan diterima siswa.
Menurut Iwan, sekolah swasta unggulan umumnya sudah lebih dulu menerima peserta didik dan kuotanya telah terpenuhi sebelum program kerja sama dengan pemerintah dijalankan.
"Untuk sekolah swasta elit udah penuh. Karena mereka sebelumnya sudah menerima. Jadi banyak sekolah-sekolah SMA yang tidak kebagian siswa setiap tahun senang, tapi kualitas sekolahnya ya sekolah yang alit gitu," kata Iwan, Selasa (16/6/2026).
Ia menilai, kemungkinan besar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan peserta didik.
"Maka kemungkinan besar sekolah swasta yang akan menampung limpahan dari negeri dari SMA-SMK yang alit (kecil)," ujarnya.
Kekhawatiran itu, menurut Iwan, menjadi lebih serius untuk jenjang SMK yang sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas praktik dan sarana penunjang pembelajaran.
"Apalagi SMK maaf, SMK itu kualitas. Peralatan-peralatan tempat praktik, ada SMK nggak punya tempat praktik swasta ya, ikut ke negeri. Dulu ada BLPD dibubarkan," katanya.
Iwan mengingatkan jangan sampai program pembiayaan pendidikan yang disiapkan pemerintah justru membuat siswa kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
"Jadi ya sekali lagi bisa menguntungkan swasta dapat siswa tapi merugikan bagi peserta didik yang ingin berharap sekolah di sekolah yang bagus, dibiayai oleh pemerintah yang bagus gurunya bagus ternyata dilempar. Jadi sekolah negeri akhirnya milik orang kaya," tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Purwanto memastikan tidak semua sekolah swasta akan otomatis menjadi mitra pemerintah. Pemprov Jabar, kata dia, akan melakukan proses kurasi terlebih dahulu sebelum menentukan sekolah yang terlibat dalam program tersebut.
Menurut Purwanto, kualitas sarana, tenaga pendidik, hingga status akreditasi akan menjadi pertimbangan utama. "Ya itu nanti kita kurasi ya. Kita tentu pengin mereka yang sarana prasarananya memadai, gurunya memadai gitu ya. Kemudian akreditasi mungkin jadi salah satu pertimbangan," kata Purwanto.
(iqk/iqk)
