Sanksi FIFA berupa larangan registrasi pemain baru yang menimpa Persib Bandung gegara sengketa kontrak dengan mantan pemain ternyata memunculkan evaluasi internal di tubuh klub.
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, secara terbuka menyinggung adanya kelalaian pihak internal yang membuat persoalan itu berlarut-larut hingga berujung pada FIFA Registration Ban.
Menurut Umuh, persoalan tersebut bukan disebabkan kondisi keuangan klub ataupun tunggakan pembayaran gaji pemain. Ia menegaskan kasus itu merupakan sengketa lama yang prosesnya sudah berjalan sejak 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun yang membuatnya prihatin, perkembangan kasus sengketa kontrak dengan Daisuke Sato itu tidak pernah dilaporkan secara utuh kepada Direktur Utama PT PBB, Glenn Sugita.
"Ini kan mungkin tadinya salah paham. Salah paham dari awal dan tidak ada tembusan-tembusan kepada Pak Glenn. Pak Glenn sama sekali tidak tahu, terus terang aja tidak tahu ya, tidak ada yang laporan ke Pak Glenn," kata Umuh saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, Glenn bahkan baru mengetahui persoalan tersebut setelah sanksi FIFA resmi muncul dan menjadi perhatian publik. Kondisi itu membuat manajemen harus bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.
Bahkan ia secara terang-terangan ada faktor kelalaian dari manajemen Persib sehingga Maung Bandung harus terkena sanksi dari induk sepakbola dunia itu.
"Tadinya pas kejadian begini Pak Glenn pun juga kaget gitu kan. Kita harus ditembuslah apa yang mereka keluarkan dan kita pun juga harus memberitahukan ya, karena itu kesalahan anak buah ya. Anak buah yang tidak bertanggung jawab sebenarnya, bukan Pak Glenn," tegasnya.
Kasus Daisuke Sato sendiri berkaitan dengan pemutusan kontrak yang dilakukan Persib pada musim 2023/2024. Sengketa tersebut kemudian berlanjut ke jalur hukum olahraga internasional hingga dibawa ke Court of Arbitration for Sport (CAS).
Persib sebelumnya mengajukan banding karena menilai ada perbedaan perhitungan nilai kompensasi yang harus dibayarkan kepada Sato setelah sang pemain bergabung dengan klub baru. Hasil putusan CAS kemudian memangkas nilai kewajiban Persib dari sekitar Rp3 miliar menjadi Rp2,7 miliar.
Kini, manajemen Persib memastikan proses penyelesaian terus dilakukan agar sanksi FIFA segera dicabut. Hal itu menjadi penting mengingat Maung Bandung tengah menyusun skuad untuk menghadapi padatnya agenda musim 2026/2027, mulai dari Super League, AFC Champions League Two, ASEAN Club Championship hingga Piala Presiden.
Umuh mengaku optimistis persoalan tersebut dapat segera dibereskan sehingga tidak mengganggu rencana perekrutan pemain baru.
"Sedang diupayakan, ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Padahal kita pun juga kan harus ada pemain baru lagi, tambahan. Kalau kita nanti dilarang kan waduh ngeri juga gitu kan," ujarnya.
(bba/sud)
