.webp)
Delapan janji politik Wali Kota Bandung Yana Mulyana mendapat 'rapor merah' dari DPRD karena dinilai belum terlaksana secara optimal. Janji politik itu disorot karena dianggap belum bisa mengentaskan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Dikutip Dikutip detikJabar dari dokumen Kota Bandung Dalam Angka yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022, angka kemiskinan di Kota Bandung masih terbilang tinggi. Dalam lima tahun terakhir, jumlahnya terus meningkat hingga tembus 112.500 pada tahun 2021 lalu.
Pada 2017, angka kemiskinan di Kota Bandung mencapai 103.980 jiwa dengan persentase 4,17 persen. Angka ini lalu menurun pada 2018 dengan 89.380 jiwa warga miskin di Kota Bandung atau sebanyak 3,57 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setahun kemudian, angka kemiskinan di Kota Bandung kembali menurun hingga 84.670 jiwa atau 3,38 persen pada tahun 2019. Namun pada 2020, angka kemiskinan ini meningkat menjadi 100.020 jiwa atau 3,38 persen dan menjadi 112.500 jiwa pada 2021 atau 4,37 persen warga miskin di Kota Bandung.
Bukan hanya data warga miskin, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) warga Kota Bandung juga meningkat pada kondisi pandemi. Pada tahun 2021, angka pengangguran di Kota Bandung mencapai 153.505 jiwa.
Dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada 2020, angka itu bertambah dari 147.081 jiwa. Kemudian di tahun 2019, angka itu juga mengalami peningkatan dari 105.067 jiwa.
Sebelumnya, DPRD Kota Bandung memberikan 'rapor merah' terhadap 8 janji politik Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Penilaian itu dituangkan dalam catatan dan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung akhir tahun anggaran 2021.
Kedelapan janji politik itu diantaranya pemberian beasiswa pendidikan yang salah satunya untuk guru berprestasi serta penanganan banjir melalui pembangunan kolam retensi. Kemudian realisasi ATM beras yang dalam janji politik berupa program subsidi harga sembako, dan satu koperasi satu kelurahan.
Selain itu, DPRD turut menyoroti janji politik lain yang belum terealisasi secara maksimal. Mulai dari upah guru honorer yang perlu ditinjau ulang hingga Kartu Bandung Sejahtera untuk warga miskin di Kota Bandung.
Selanjutnya, janji politik tentang fasilitasi lapangan pekerjaan bagi warga Kota Bandung mengingat masih tingginya pengangguran yang mencapai 153.505 orang. Serta pemberantasan oknum yang melakukan pungutan liar pada program pemakaman gratis bagi warga miskin Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Yana Mulayana memastikan, catatan DPRD akan ditindaklanjuti Pemkot Bandung. Pihaknya memastikan, akan menindaklanjuti 85 rekomendasi itu untuk perbaikan program pemerintahan daerah.
"Makanya, catatan itu akan kita tindaklanjuti. Kita akan segera koordinasikan dengan OPD. Catatan ini diingatkan supaya pemerintahan berjalan dengan baik," pungkasnya.
(ral/yum)
