.webp)
Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti masalah penyusunan anggaran di pemerintahan. Dedi juga mengingatkan Pemerintah Provinsi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas ke luar negeri.
Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengklaim, hal tersebut telah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode lalu. Sehingga ia ingin penggunaan anggaran yang maksimal untuk masyarakat dapat terwujud.
"Problem kita ini kan problem di penyusunan anggaran, itu seringkali kita tidak bisa baca apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, di era yang kita sudah melaju ke ruang angkasa, kita masih menemukan SD yang rusak, bangku yang reot, daya tampung SMP tidak cukup, daya tampung SMA tidak cukup, kan mestinya tidak terjadi," kata Dedi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Prabowo, ragam program kemungkinan akan lebih banyak berfokus pada kesejahteraan generasi muda, penyediaan makanan dan sarana pendidikan bagi anak-anak.
"Nah di era kepemimpin Pak Prabowo ini kan sudah lihat tuh arah Pak Prabowo kan, ke arah sumber daya, penyediaan sekolah yang memadai. Nah ini menjadi fokus kita, termasuk penyediaan makan yang memadai bagi anak-anak sekolah," ucap Demul.
"Kalau saya kan bukan hal baru menghadapi itu, tinggal bagaimana membuat ramuannya saja menyesuaikan dengan kebijakan perintah pusat hari ini," sambungnya.
Jika ia terpilih jadi Gubernur, dia mengaku, akan menerapkan kebijakan tersebut di jajaran Pemprov Jawa Barat. Ia akan memperhatikan alokasi anggaran dan mengurangi untuk kegiatan yang bersifat seremonial yang sifatnya administratif.
"Ya kalau saya kan sudah dari dulu ngajarin itu. Saya katakan fokus anggaran kita ini harus difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan seremonial apalagi provinsi," ujar Demul.
"Provinsi ini kan selama ini kan karena adanya sifatnya administratif, kegiatannya lebih banyak seremoni. Nah nanti enggak, nanti ke depan kegiatannya lebih banyak teknis. Ngurus secara bareng-bareng kebutuhan masyarakat dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota," pesannya.
(aau/mso)
