Polisi mulai bergerak melakukan pengamanan tahapan kampanye menjelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satu lini yang jadi perhatian kepolisian yakni black campaign serta penyebaran informasi hoaks di media sosial. Potensi polarisasi selama kampanye hingga pencoblosan bakal meningkat eskalasinya.
Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan pengawasan sebaran informasi hoaks serta black campaign di media sosial akan dilakukan oleh beberapa personel yang sudah disiagakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita siagakan 8 personel untuk patroli siber, bekerja selama 24 jam. Jadi mereka intensif memantau media sosial, menemukan apa yang tidak sesuai dengan aturan," kata Tri saat ditemui di Mapolres Cimahi, Kamis (26/9/2024).
Jika dalam perjalanannya ditemukan konten-konten bernada hoaks dan menjurus pada black campaign yang bisa mengganggu kondusifitas, maka akan dilakukan penindakan hukum.
"Jika ditemukan ada yang melanggar, kita akan bawa dulu ke Gakkumdu. Tapi kalau masuk ranah pidana, maka akan kita jerat dengan UU ITE," ujar Tri.
Di sisi lain, pihaknya juga mengumpulkan semua pasangan calon kontestan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat supaya menggemakan kampanye damai.
"Hari ini juga kita kumpulkan semua paslon kontestan Pilkada, untuk mendeklarasikan kampanye damai. Kita berkomitmen menjaga kondusifitas selama masa kampanye dan pencoblosan nanti," kata Tri.
Sementara soal kerawanan menjelang pencoblosan pada 27 November mendatang, Tri memastikan di wilayah Cimahi dan Bandung Barat tak ada yang termasuk ke daerah rawan konflik.
"Kalau rawan (konflik) tidak ada, cuma satu-satunya ancaman yang harus diwaspadai itu soal kerawanan geografis. Di Bandung Barat ada beberapa titik yang aksesnya sulit, kemudian riskan terjadinya bencana alam. Maka itu yang akan terus kita waspadai," kata Tri.
(dir/dir)