.webp)
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana berbicara soal peran strategis para pedagang kaki lima. Mengingat Bandung adalah kota kreatif dan jasa yang berkarakteristik pada sektor pariwisata dan kuliner, Andri mendorong penataan PKL sebagai jantung perekonomian kota.
Ia menyampaikan hal tersebut saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2024 di Aula Kantor Kecamatan Gedebage. Menyebutkan sumbangan PAD sektor pariwisata sebesar 30 persen, ia menekankan pentingnya penataan kembali keberadaan PKL.
"Bandung dikenal sebagai surga kuliner dengan berbagai jajanan khas yang lahir dari kreativitas masyarakat. Maka PKL adalah jantung ekonomi Kota Bandung," ucap Andri, belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyatakan pertumbuhan jumlah PKL yang mencapai lebih dari 100.000 orang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama karena keterbatasan ruang publik dan infrastruktur. Sebab itu, disebutkan bahwa perubahan kebijakan melalui Perda bertujuan untuk memberdayakan PKL sekaligus menjaga keteraturan kota.
"Maka Pemerintah Kota Bandung di kelurahan dan kecamatan perlu melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan kejelasan lokasi dan status para PKL. Zona usaha akan dibagi menjadi area yang diperbolehkan, terbatas, dan terlarang," tuturnya.
Selain itu, para PKL harus difasilitasi dalam mendapatkan perizinan resmi dan legalitas usaha yang jelas, sehingga posisi mereka lebih terlindungi. Fasilitasi tersebut mencakup pembukaan akses permodalan, pelatihan usaha, serta kemudahan perizinan melalui Dinas UMKM. Di era digitalisasi usaha saat ini, PKL juga perlu mendapatkan pelatihan e-commerce atau pemasaran digital untuk mendukung peningkatan skala usaha dan produktivitas mereka.
"PKL bukan masalah kota, tapi bagian dari ekosistem ekonomi rakyat. Jika penataan dilakukan secara komprehensif, PKL Kota Bandung berpotensi berkembang dan memiliki daya saing global," ujar Andri.
(ral/bbn)
