Bey Machmudin Puji Inovasi dan Keterbukaan Informasi Publik di Jabar

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengapresiasi beragam inovasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang diapresiasi Bey adalah inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Hal tersebut disampaikan Bey saat menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/11). Dalam acara itu, sejumlah OPD mendapat penghargaan di kategori masing-masing.

"Jadi kita badan publik harusnya bisa lebih cepat lagi merespons masyarakat, dan responsif. Jangan sampai menunggu masyarakat mengeluh, dan merasa tidak puas terhadap pelayanan dari badan publik itu," kata Bey dalam keterangan tertulisnya.

Penghargaan yang diberikan kepada OPD ini diharapkan bisa memacu semangat untuk bekerja lebih baik dan bertransformasi dengan pemanfaatan teknologi demi tercapainya pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Setelah ada keterbukaan publik ini, mendorong Pemprov Jabar dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang baik. Seperti dalam merespon kebutuhan masyarakat, contohnya bila ada yang mengeluh seperti pembayaran pajak bermotor, sekarang sangat mudah, ucapnya.

"Untuk itu mari terus berinovasi, bekerja sama, dan merangkul teknologi untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," imbuhnya.

Bapenda Jabar sebagai salah satu penerima penghargaan dinilai berhasil menciptakan inovasi dan strategi pelayanan baik secara digital dan non digital. Misalnya Samsat Information Center.

Layanan ini bisa dimaksimalkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan informasi maupun pengaduan hingga permohonan secara online. Ada pula aplikasi Sambara yang menawarkan kemudahan membayar pajak.

Kemudian, Bapenda Jabar juga menyediakan pelayanan yang ramah disabilitas, yakni dengan adanya huruf braille dan penggunaan bahasa isyarat. Ada juga Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Bandung yang menjadi percontohan.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menilai inovasi dalam hal layanan dan informasi sangat penting untuk bisa menjangkau masyarakat Jawa Barat yang jumlahnya mencapai kurang lebih 50 juta jiwa.

"Kami terus membuat berbagai upaya untuk memudahkan semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi. Harus inklusif, ada braille dan kami terus berupaya membuat semuanya lebih baik. Sarana penunjang di Samsat juga dimaksimalkan," tuturnya.

"Untuk konteks kami, Ini penting dan berkolerasi dengan peningkatan pendapatan. Semua juga harus dengan respon cepat saat ada keluhan. Kemudahan layanan bagi wajib pajak pun kami pikirkan, insentif atau diskon pajak juga ada programnya," sambung Dedi.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi dalam hal layanan berada dalam tren positif. Itu dibuktikan dengan pembayaran pajak secara digital terus meningkat.

"Wajib pajak yang memaksimalkan layanan digital terus meningkat, dari 15 ribu unit kendaraan bermotor, menjadi 600 ribu unit, sekarang 700 ribu unit kendaraan milik wajib pajak yang pajaknya metoda pembayarannya melalui digital atau aplikasi Sambara," ujar Dedi.

Selain Bapenda, Kemenkumham Jabar juga mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Instansi Vertikal 'Informatif'. Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, menerima langsung penghargaan dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal menuturkan, monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011.

"Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2023 tertinggi secara nasional dengan nilai 84,43 poin. IKIP Jabar 2023 naik 2,5 poin dibandingkan IKIP 2022 dengan nilai 81,93 poin," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengapresiasi Pemprov Jabar yang berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. "Jawa Barat nilainya bagus antara IKIP dan monev. Jadi selaras," singkat Donny.