Sekda Garut Dorong Peningkatan Layanan Jasa Keuangan di Rapat TPAKD

Sekda Garut Dorong Peningkatan Layanan Jasa Keuangan di Rapat TPAKD

Dea Duta Aulia - detikJabar
Rabu, 15 Mar 2023 12:21 WIB
Rapat TPAKD Pemkab Garut
Foto: Pemkab Garut
Jakarta - Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana meminta agar masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat harus diatasi. Hal tersebut bisa dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Garut Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (14/3/2023).

"Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran, akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan, peningkatan pendapatan dan untuk mengakumulasikan kekayaannya," kata Nurdin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/3/2023).

Ia mengatakan hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tentang penguatan sektor keuangan yaitu meningkatnya akses dan literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan formal dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Garut.

TPAKD ini dibentuk sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menggugah semangat kerja sama dan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Kabupaten Garut.

"Keberadaan TPAKD menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, untuk itu kami minta kepada anggota TPAKD segera menyusun program-program yang memastikan terwujudnya akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dan mencari terobosan atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Edwin Permadi mengatakan pihaknya sudah bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, bahwa hal ini merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa terlepas.

"Jadi sebetulnya kita sama, kita harus sinergi. Jadi semua lembaga-lembaga atau unit terkait kita sama-sama mensukseskan, karena kenapa? kalau ini juga berhasil, kalau kita lihat misalnya pelaku usaha kita juga meningkatkan perekonomian, misalkan salah satunya dari akses keuangan digital, atau akses keuangan perbankan. Itu juga akan meningkatkan sumber daya, ataupun dari daerah itu sendiri," kata Edwin.

Edwin mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti adanya Rapat Pleno ini dengan melakukan akses keuangan literasi kepada masyarakat maupun kepada para pelaku usaha. Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan OJK atau pemerintah kabupaten.

"Kita ada beberapa kali misalnya kita kepada UMKM, ataupun kepada misalnya masyarakat, sekaligus cinta bangga paham rupiah kita ajarkan QRIS, bagaimana masyarakat supaya bisa digital ekonomi keuangannya. Kan dengan digital itu apapun nanti perbankan ataupun lembaga keuangan akan bisa melihat bagaimana skala usahanya dari pelaku ataupun masyarakat itu sendiri," jelas Edwin.

Di sisi lain, Plt Kepala OJK Tasikmalaya Misyar Bonowisanto menjelaskan kehadiran pihaknya pada rapat tersebut untuk berkontribusi dalam menentukan program kerja dari TPAKD Kabupaten Garut. Ia mengatakan penetapan program kerja tahun ini, dilakukan terlebih dahulu evaluasi program kerja di tahun 2022.

Diharapkan program TPAKD Kabupaten Garut bisa meningkatkan akses keuangan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Nah tentunya kita setelah ditetapkan program kerja ini kita tentunya bersama-sama dengan SKPD, dengan industri perbankan, BI, dan kita OJK, terus melakukan program kerja sesuai dengan timeline yang tadi dibuat. Jadi bulan per bulan itu ada timeline program kerja tadi yang harus diselesaikan, dan setiap 3 bulan kita lakukan monitoring evaluasi," tutup Misyar. (ncm/ega)



Hide Ads