Pemkot Bandung Borong 2 Penghargaan dari Kementerian Kominfo

Pemkot Bandung Borong 2 Penghargaan dari Kementerian Kominfo

Rifat Alhamidi - detikJabar
Jumat, 25 Nov 2022 22:06 WIB
Pemkot Bandung terima penghargaan dari Kemenkominfo.
Pemkot Bandung terima penghargaan dari Kemenkominfo (Foto: Isitimewa).
Bandung -

Pemkot Bandung memborong 2 penghargaan dari ajang Anugerah Media Humas (AMH) ke-15 tahun 2022. Dua penghargaan itu diserahkan langsung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk Pemkot Bandung.

Dua penghargaan yang diborong Pemkot Bandung, yaitu Terbaik I Kategori Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine) dan Terbaik II Kategori Media Sosial. Penghargaan diterima Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A Brilyana pada Malam Anugerah AMH 2022 di Kraton Grand Ballroom Yogyakarta Marriot Hotel, Sleman, Yogyakarta, Kamis (24/11/2022) malam.

Mengangkat tema 'Semangat Humas untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat', ajang penganugerahan AMH 2022 turut dihadiri Menteri Kominfo Johnny G Plate, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong, serta Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Hasyim Gautama. Kemudian Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, dan para insan Humas se-Indonesia.


Kota Bandung pada AMH 2022 menjadi nominasi untuk kategori media sosial, website, dan penerbitan media internal (inhouse magazine). Ketiga kategori itu untuk Kelompok Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dua kategori berbuah penghargaan, yaitu sebagai Terbaik Pertama untuk kategori penerbitan media internal dan Terbaik II untuk media sosial. Kategori penerbitan media internal, Pemkot Bandung mengalahkan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Buleleng (Taerbaik II) dan Pemkab Dairi (Terbaik III).

Untuk kategori media sosial, pemenang Terbaik I diraih oleh Pemkab Sumedang dan Terbaik III oleh Pemkab Tana Tidung. Sementara itu, pada AMH 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didapuk menjadi juara setelah meraih lima juara dari enam kategori.

"Penghargaan yang kami peroleh malam ini, melengkapi penghargaan yang sebelumnya telah diterima oleh Diskominfo Kota Bandung, yaitu penghargaan Anugerah Humas Indonesia (AHI) tahun 2022," kata Yayan dalam keterangan yang diterima, Jumat (25/11/2022).

Menurut Yayan, pada AMH tahun ini banyak wajah baru menjadi nominator. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini setiap pemerintah daerah terus berinovasi menjadi lebih baik dalam menjalankan fungsi kehumasan.

Bagi Diskominfo Kota Bandung, lanjut Yayan, munculnya wajah baru menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas kehumasan. "Dari setiap nominator akan kami pelajari, mana yang bisa kami adopsi untuk kualitas yang lebih baik," katanya.

Yayan berharap, pada AMH tahun 2023, Pemkot Bandung akan meraih prestasi yang lebih baik. "Terima kasih kepada Wali Kota Bandung dan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang selalu memberikan arahan terhadap kinerja Humas, Juga kepada para pimpinan OPD yang selama ini telah bekerja sama. Tak lupa kepada seluruh karyawan Diskominfo Kota Bandung yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kehumasan. Penghargaan malam ini sebagai hasil kerja keras tim yang patut diapresiasi," papar Yayan.

Ke depan, lanjut Yayan, tuntutan terhadap kerja humas semakin besar. Begitu juga dengan tantangan yang dihadapi, semakin berat. "Di era digital ini, humas harus proaktif, mitigatif, dan kolaboratif. Kami akan terus memperbaiki kinerja untuk memenuhi tuntutan tersebut," cetusnya.

Menkominfo Johnny G. Plate dalam sambutannya mengatakan, dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga awal November 2022 tercatat ada sebanyak 10.691 isu hoax. Itu terjadi karena peran government public relations (GPR) begitu krusial dalam menyediakan informasi yang akurat.

"Inilah karenanya peran GPR dalam menyediakan informasi yang akurat dan faktual bagi masyarakat menjadi krusial. GPR memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi masyarakat," katanya.

Peran utama GPR sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat. Jembatan komunikasi ini menjadi tanggung jawab GPR.

"Sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat menampung aspirasi publik serta membentuk image pemerintah. Namun di tengah pesatnya laju persebaran informasi. Urgensi GPR menjadi lebih besar untuk dapat menyediakan informasi yang akurat serta untuk meluruskan misi informasi yang tersebar di masyarakat," ucapnya.

Sebagai saluran komunikasi publik pemerintah, GPR harus mampu mengedukasi dan mengerahkan masyarakat untuk memilih sumber informasi yang kredibel sebagai acuan mereka. Peran GPR semakin lebih krusial karena bertanggung jawab untuk mentranslasikan kebijakan dan informasi pemerintah supaya dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

Johnny mengatakan, tantangan kehumasan semakin beragam bahkan tak terprediksi. Untuk saat ini saja, menurutnya, secara kebersamaan, humas dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti disrupsi digital, pandemi COVID-19, hingga konflik geopolitik, konflik geostrategis yang begitu dinamis.

"Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, maka bertambah lagi tantangan yang harus dihadapi insan GPR," ungkap Johnny yang turut meyakini GPR bisa menghadapi tantangan-tangan tersebut.

(ral/mso)