Babak Baru Kasus Elang Brontok Sukabumi

Kasus dugaan pembantaian satwa dilindungi jenis Elang Brontok (Nisaetus cirrhatus) di Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru. Tak puas dengan penyelesaian yang hanya berakhir di atas kertas bermaterai, Yayasan Animal Defenders Indonesia resmi menyeret perkara ini ke ranah hukum.

Ketua sekaligus Pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona, turun langsung menyambangi Mapolres Sukabumi di Palabuhanratu. Ia menyerahkan berkas laporan pidana yang kini telah diterima oleh Unit I Tipidum Satreskrim Polres Sukabumi.

Langkah ini diambil sebagai respons atas viralnya aksi sadis sekelompok pria yang mencabuti bulu elang malang tersebut. Doni menilai, keputusan Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra yang hanya memberikan sanksi pembinaan telah mencederai rasa keadilan.

"Kami sangat berharap kepada penegak hukum terkhusus Gakkum KLHK di mana harapan kami biota dan satwa-satwa dilindungi itu benar-benar dilindungi dan mendapatkan proteksi maksimum termasuk penegakan hukumnya. Nah yang kami lihat di lapangan kemarin terjadinya perburuan lalu pembunuhan ya, apalagi dengan cara yang sadis dicabut bulunya. Itu hanya selesai disuruh bikin pernyataan tidak akan mengulangi lagi," kata Doni kepada detikJabar, Rabu (11/11/2026).

Doni pun mengontraskan ketimpangan hukum ini dengan kasus I Nyoman Sukena di Bali. Kala itu, Sukena harus berhadapan dengan meja hijau dan ancaman 5 tahun penjara hanya karena memelihara landak Jawa, sementara pembantai elang di Sukabumi justru melenggang bebas.

"Saya rasa itu kan jadi preseden buruk ya di mana orang akan mencontoh, 'Ah langgar saja, hukumannya tinggi tapi cuma disuruh menyatakan tidak akan mengulangi lagi.' Ini menyakiti rasa keadilan di masyarakat. Ada bapak-bapak yang memelihara landak tiba-tiba ditangkap diancam hukuman 5 tahun penjara. Ini di mana letak keadilannya? Dia memelihara, yang satu membunuh. Yang membunuh disuruh bikin surat pernyataan sedangkan yang memelihara mau dipenjara. Itu sangat menyakiti hati," tegas Doni.

Tak berhenti di kepolisian, Animal Defenders Indonesia berencana "gaspol" dengan melaporkan dugaan maladministrasi dan pelanggaran kode etik ini ke Inspektorat Kementerian Kehutanan hingga Ombudsman RI.

"Setelah mendapatkan surat laporan dari kepolisian, saya akan mengadukan Gakkum ini ke Inspektorat agar diperiksa apa motifnya memberikan jalan seperti itu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Secara internal Kemenhut mungkin dia bisa diperiksa secara etik, kenapa dia melakukan itu? Apakah ada hubungan saudara? Apakah dia sedaerah? Apakah ada tekanan? Kami akan mengambil langkah bersurat ke Inspektorat Kemenhut dan kami akan CC ke Ombudsman karena kami melihat ada dugaan maladministrasi," jelasnya.

Menurut Doni, pihak Polres Sukabumi menyambut positif laporan ini. Sebenarnya, penyidik sudah memantau kasus ini sejak viral, namun mereka membutuhkan laporan resmi dari masyarakat sebagai pijakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga.

"Mereka (kepolisian) tahu kasusnya, ramai kan viral. Tapi kalau ada laporan masyarakat, polisi jadi punya landasan kuat untuk bergerak, bukan terkesan saingan atau berebut kewenangan antar-instansi," tuturnya.

Ada kecurigaan kuat bahwa para pelaku bukan sekadar warga biasa yang "iseng". Doni menduga mereka adalah bagian dari sindikat pemburu satwa terorganisir jika melihat perlengkapan yang digunakan dalam video tersebut.

"Kalau dicermati, pelakunya itu pakai seragam loreng-loreng, seragam berburu, seragam kamuflase, membawa motor, bawa senapan angin berkelompok, dan sudah tahu tugas-tugasnya masing-masing. Sepertinya ini adalah sindikat yang suka menangkap satwa dilindungi lalu dijual ke perdagangan ilegal. Kenapa enggak kita bongkar sampai di situ? Kenapa cuma sampai di pernyataan?" beber Doni.

Ia khawatir, jika pola "damai bermaterai" ini terus dibiarkan, maka undang-undang perlindungan satwa hanya akan menjadi macan kertas yang dilecehkan oleh para pemburu liar.

"Apakah ini menjadi pertanyaan kita semua pasca perdamaian meterai ini? Apakah ada kasus-kasus lain yang tidak terungkap nih, yang selesai di bawah meja? Ini kan karena videonya bocor. Kalau videonya enggak bocor apa kabar? Kami mendesak penegakan hukum agar tidak tebang pilih. Jangan undang-undangnya ada, tapi malah dilecehkan dengan bikin surat pernyataan damai," pungkas Doni.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Dudi Suharyana, membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya kini tengah bergerak melakukan pendalaman.

"Benar kami telah menerima laporan, saat ini berlanjut kepada penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi," singkat Dudi.

Sebelumnya, publik dibuat geram oleh video sekelompok pria di kawasan perkebunan karet PTPN I Agrabinta yang mencabuti bulu Elang Brontok. Dengan nada bercanda, mereka menyebut satwa dilindungi itu sebagai "ayam hutan" yang siap dibakar.

Meski BBKSDA Jabar sempat mendatangi salah satu pelaku bernama Ade Ruswadi di Jampang Kulon, proses hukum saat itu langsung terhenti hanya dengan selembar surat pernyataan pembinaan di hadapan Muspika setempat. Kini, lewat laporan Animal Defenders, publik menanti taring hukum yang sebenarnya.