Sayembara Berburu Begal, Rp 50 Juta Jadi Imbalan

Perburuan terhadap begal di Jawa Barat, kini tak sekadar menjadi tugas aparat kepolisian. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bahkan menyiapkan imbalan hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan itu.

Sayembara itu diumumkan Dedi Mulyadi dengan hadiah Rp 5-50 juta. Syaratnya, warga berhasil yang berhasil melumpuhkan pelaku begal, copet, jambret, hingga pelaku kejahatan jalanan untuk diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup.

"Saya memberikan sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret. Kami siapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta, yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup," ucap Dedi, Kamis (23/7/2026).

Di luar sayembara itu, koordinasi dengan kepolisian juga tetap diperkuat. Dedi Mulyadi menyatakan, pengamanan di wilayah rawan kejahatan, terutama kawasan Bandung Raya akan terus diperketat untuk mencegah pelaku kejahatan jalanan.

"Kita terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian khususnya Polda Jabar dan kita juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk siaga menghadapi berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat," kata Dedi.

Ia meminta aparat menggenjot intensitas patroli malam hari. Menurutnya, kehadiran petugas di lapangan harus benar-benar terasa agar mampu mencegah aksi kriminal.

"Pertama, mobil patroli harus siaga dalam setiap malam, lampu tanda bahayanya harus terus menyala, Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategis untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu," ujarnya.

Dedi juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai wujud gotong royong menjaga keamanan wilayah. Dedi pun mengajak masyarakat tetap waspada dan berani melawan kejahatan dengan tetap bersinergi dengan aparat penegak hukum.

"Warga bersiskamling menjaga diri dan dijaga diri, ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong-royong," katanya.

"Saya ucapkan terima kasih, mari kita bersama, waspada, berani. Kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat," tandasnya.

Sayembara yang diumumkan Dedi Mulyadi, turut direspons dari DPRD Jawa Barat. Meski diapresiasi, kalangan legislatif tetap mengingatkan agar masyarakat tidak nekat mengejar hadiah hingga membahayakan diri sendiri.

Anggota DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan menilai kondisi keamanan di sejumlah wilayah, khususnya Bandung Raya, sudah mengkhawatirkan sehingga dibutuhkan langkah tegas terhadap para pelaku kejahatan jalanan. Ia pun sepakat harus ada shock therapy yang diterapkan untuk menekan maraknya kasus begal.

Menurutnya, tindakan tegas diperlukan karena aksi begal bukan lagi sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sudah mengancam keselamatan masyarakat. Pendekatannya harus tegal karena kasus tersebut sudah begitu meresahkan di lapangan.

"Iya, harus sangat tegas sekali dalam kondisi yang sekarang sudah sedemikian mengkhawatirkan gitu. Jadi tidak ada toleransi lagilah untuk begal-begal, karena kan urusannya nyawa gitu ya," ujarnya.

Terkait sayembara berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta yang diumumkan Dedi Mulyadi, Tedy menilai kebijakan tersebut sah sebagai bentuk dukungan kepada aparat kepolisian dalam menjaga keamanan. Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tetap mengutamakan keselamatan dan tidak menjadikan hadiah sebagai alasan untuk bertindak gegabah.

"Ya itu sah-sah saja Pak Gubernur gitu ya untuk mensupport kepolisian. Karena kan ini konteksnya membantu kepolisian, karena tanggung jawab keamanan kan ada di kepolisian gitu," katanya.

"Tapi kan ini juga harus betul-betul safe gitu ya, jangan sampai coba-coba untuk nangkap malah kemudian warga yang menjadi tercederai gitu. Jadi harus diedukasi juga tuh biar hati-hati juga gitu, kecuali kan mereka-mereka yang terlatih gitu," ucapnya menambahkan.

Senada, anggota DPRD Jawa Barat Zaini Shofari menilai sayembara yang dibuat Dedi Mulyadi pada dasarnya bertujuan membangun kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kejahatan jalanan.

"Ya tentu ini jadi kewaspadaan. Kan sesungguhnya yang mau ditampilkan Pak Gubernur itu kewaspadaan. Mungkin cara gubernur modelnya seperti itu. Untuk mencegah kewaspadaan tentu ini menjadi hal yang baik," kata Zaini.

Namun, ia menilai upaya pemberantasan begal tidak cukup hanya dengan menggerakkan masyarakat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus diperkuat agar penanganan kejahatan berjalan efektif.

"Tapi jauh lebih baik kalau dikoordinasikan dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Di situ kan ada pihak kepolisian, ada pemerintah kabupaten kota, terlebih misalnya kalau sekarang yang ramai itu di Bandung. Dari mulai bahkan pagi-pagi pun ada begal misalnya. Jadi dengan pemerintah kotanya harus lebih padu," katanya.

"Pun kepolisian tinggal menginstruksikan kan ke polres terkait. Jadi sinergitas dalam institusi semua nyambung. Jadi tidak ada yang merasa tidak berfungsi perannya, semua ada," pungkasnya.