Jerat Hukum untuk Eks Petinggi RSUD Palabuhanratu

Kasus korupsi data dan laporan pertanggungjawaban fiktif bagi tenaga kesehatan (nakes) COVID-19 tahun 2020 dan 2021 di RSUD Palabuhanratu Sukabumi memasuki babak baru.

Teranyar, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus yang merugikan negara Rp5,4 miliar itu. Mereka adalah para mantan pejabat RSUD Palabuhanratu.

Ketiganya adalah eks Dirut RSUD Palabuhanratu berinisial DP, eks Kabid Pelayanan UPTD RSUD Palabuhanratu berinisial SR, dan eks Subkor Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan UPTD RSUD Palabuhanratu berinisial WB.

Ketiga tersangka dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Ditkrimsus Polda Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (3/10/2024). Selain itu, barang bukti uang Rp 4,8 miliar yang berhasil diselamatkan juga ditampilkan.

"Modus operandi dari tindak pidana korupsi ini adalah membuat data fiktif dalam hal proses pengajuan dana insentif bagi tenaga kesehatan atau nakes yang menangani COVID-19. Kemudian juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif," kata Kabid Humas Polda Kabar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

"Jadi ada kurang lebih dua modus operandi yang dilakukan dalam penyelewengan tindak pidana korupsi," tambah Jules.

Jules mengungkapkan, dalam kasus ini Dirut RSUD Pelabuhan Ratu mengajukan nama-nama nakes yang tidak masuk dalam tim penangana COVID-19.

"Dilakukan oleh tersangka berinisial DP selaku pimpinan fasilitas kesehatan pelayanan dengan mengajukan nama-nama tenaga kesehatan yang tidak menangani pasien COVID-19 sebagai titipan untuk mendapatkan uang insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dan APBD tahun anggaran 2021," ungkapnya.

Dalam menjalankan aksinya, DP dibantu SR dan WB. Sehingga, ketiga pejabat RSUD Palabuhanratu ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditkrimsus Polda Jawa Barat.

"Hasil pencairan dana tersebut dari tenaga kesehatan diminta kembali untuk dikumpulkan dan kemudian dipergunakan untuk uang kas ruangan COVID-19, dibagi-bagikan kepada tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, serta digunakan untuk kepentingan pribadi," jelas Jules.

Modus Pelaku

Wadirkirmsus Polda Jabar AKBP Maruly Pardede mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari satu tersangka bernama Herlan yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Ya pengembangan dari tersangka sebelumnya," kata Maruly.

Maruly Pardede mengatakan, modus korupsi yang dilakukan para tersangka yakni nama nakes yang tidak masuk dalam Tim Penanganan COVID-19 masuk dalam data yang difiktifkan.

"Baik, untuk tenaga kerja kesehatan yang bukan bagian daripada tenaga nakes COVID-19 yang dimasukkan, sehingga mendapatkan insentif kurang lebih 1.300-an," kata Maruly.

"Nah ini yang menjadikan modus operandi dari para pelaku menghimpun anggaran sehingga yang 1.300-an ini adalah anggaran yang memang bukan peruntukan untuk hak daripada tenaga nakes COVID-19 pada saat itu," tambahnya.

Disinggung masing-masing nakes mendapatkan upah berapa, Maruly sebut anggarannya beragam. "Baik, jadi bervariasi ya sesuai dengan jenjang atau keahliannya antara Rp 7 sampai 15 juta," tambahnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.