.webp)
Pemerintah Kabupaten Kuningan berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab Kuningan bahkan mempromosikan potensi aset daerah kepada investor.
Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginventarisasi sekitar 1.270 aset berupa tanah dan bangunan. Dari total tersebut, teridentifikasi 528 aset yang tidak digunakan untuk pelayanan publik, dengan 295 di antaranya dalam kondisi kosong dan siap dikerjasamakan.
Deden menegaskan, ratusan aset yang belum dimanfaatkan tersebut akan didorong agar dikelola oleh pihak ketiga guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kuningan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari 528 aset tersebut, tersisa 295 yang masih kosong dan belum dimanfaatkan. Ini yang kemudian kita dorong agar bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah," tutur Deden, Rabu (4/11/2026).
Guna mempermudah akses informasi bagi calon penanam modal, BPKAD meluncurkan platform katalog digital melalui laman https://jagaaset.kuningankab.go.id. Melalui situs ini, investor dapat memantau detail aset secara transparan, mulai dari lokasi, luas lahan, legalitas sertifikat, hingga visualisasi peta digital yang terintegrasi dengan Google Maps.
Deden menjelaskan bahwa skema kerja sama dapat dilakukan melalui sistem sewa atau bentuk kemitraan lainnya sesuai regulasi yang berlaku. Penentuan tarif sewa dipastikan mengikuti peraturan daerah dan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penilaian objektif.
"Bapak dan Ibu bisa melihat asetnya di mana, luasnya berapa, nomor sertifikatnya, batas-batasnya, bahkan ada tampilan dari atas dan prospek ke depannya. Jadi bisa melihat katalog ini dari rumah atau kantor," tutur Deden.
Optimalisasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah. Deden menyebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, melainkan juga melalui manajemen aset yang produktif. Saat ini, kontribusi PAD dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga telah mencapai Rp12 miliar per tahun.
Kawasan Botanika menjadi salah satu contoh sukses. Lahan yang dulunya membebani APBD untuk biaya pemeliharaan, kini justru menyumbang sekitar Rp1,6 miliar per tahun bagi daerah melalui skema sewa, bagi hasil, dan pajak.
"Kalau dulu kita harus memelihara tanah ini, sekarang dipelihara oleh pihak yang bekerja sama dan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan. Bahkan, ketika usaha semakin berkembang, potensi sharing profit untuk pemerintah daerah juga semakin besar," tutur Deden.
BPKAD menargetkan minimal 50 persen dari aset yang ditawarkan dapat segera terkelola oleh mitra strategis. Langkah ini diharapkan mampu memangkas beban biaya perawatan aset sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyatakan bahwa optimalisasi aset adalah solusi jitu di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, langkah ini menjadi cara efektif meningkatkan pendapatan tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak.
"Kalau dari ratusan aset itu 30 persen saja bisa dikerjasamakan, mudah-mudahan sudah menghasilkan nilai yang cukup besar. Dampaknya bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, dan mensejahterakan masyarakat," tutur Dian.
Dian menjamin seluruh aset yang ditawarkan telah melalui proses kurasi dan verifikasi ketat, termasuk kesesuaian dengan rencana tata ruang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi para investor.
"Yang kita tawarkan ini bukan sekadar aset, tetapi sudah kita inventarisasi potensinya, aturan, dan tata ruangnya. Jadi ketika ada investor yang tertarik, kita bisa memberikan kepastian mengenai peruntukan serta membantu proses perizinannya," pungkas Dian.
(dir/dir)
