.webp)
Bougainville, wilayah otonom di Papua Nugini (PNG), menetapkan target untuk menjadi negara merdeka pada 2030. Presiden Bougainville Ishmael Toroama menetapkan tenggat politik tersebut sebagai bagian dari proses panjang menuju pemerintahan mandiri dan kemerdekaan penuh.
Pemerintah Otonom Bougainville memutuskan untuk memasuki fase pemerintahan mandiri (self-government) pada 2027. Setelah melewati tahap tersebut, Bougainville menargetkan kemerdekaan penuh pada 2030.
Mengutip laporan Islands Business, Toroama mengatakan keputusan itu mengacu pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta sejumlah kesepakatan setelah referendum. Pemerintah Bougainville mengambil langkah tersebut untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan setelah negosiasi damai berlangsung selama lebih dari dua dekade.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," tegas Presiden Toroama.
Referendum Jadi Dasar Tuntutan Kemerdekaan
Hasil referendum yang memilih kemerdekaan menjadi dasar utama tuntutan rakyat Bougainville untuk membentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan internasional.
Toroama juga merujuk sejumlah dokumen kesepakatan bersama sebagai peta jalan menuju kemerdekaan. Dokumen tersebut antara lain Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia.
Menurut Toroama, kepercayaan antarpihak kini menghadapi ujian karena muncul pelanggaran terhadap sejumlah kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.
Bougainville Masuki Pemerintahan Mandiri pada 2027
Bougainville akan menjalani fase persiapan hingga 1 September 2027. Pada periode tersebut, pemerintah akan memperkuat institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, serta kesiapan ekonomi.
Mulai 1 September 2027, Bougainville akan memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.
Tahap tersebut menjadi bentuk ekspresi konstitusional tertinggi sebelum Bougainville mencapai kemerdekaan penuh pada tanggal yang akan ditetapkan pada 2030.
Tetap Jaga Hubungan dengan Papua Nugini
Toroama menegaskan komitmennya untuk tetap membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan Pemerintah Papua Nugini setelah proses menuju kemerdekaan berjalan.
Ia juga menyerukan kepada seluruh rakyat Bougainville agar tetap bersatu, sabar, dan teguh menjaga perdamaian yang telah mereka bangun selama proses negosiasi.
Jika target tersebut berjalan sesuai rencana, Bougainville akan menjadi salah satu wilayah baru yang berdiri sebagai negara berdaulat di kawasan Pasifik pada 2030.
Baca berita selengkapnya di detikTravel.
(ddn/sud)
