.webp)
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon terus menunjukkan progres signifikan. Hingga pertengahan Juni 2026, pembangunan fisik sekolah yang menjadi program unggulan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu itu telah mencapai sekitar 68 persen.
Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon sudah dapat dimulai pada 20 Juli 2026 mendatang.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan target operasional tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan pemerintah pusat melalui sejumlah rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan informasi yang kami terima, progres fisik saat ini sudah mencapai sekitar 68 persen. Targetnya, pada 20 Juli kegiatan belajar mengajar sudah bisa dimulai," ujar Hafidz, Kamis (18/6/2026).
Meski pembangunan terus dikebut, Hafidz menegaskan bahwa seluruh pekerjaan fisik berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Pemerintah daerah hanya berperan mendukung pelaksanaan program agar berjalan sesuai target.
Menurutnya, Dinas Sosial belum menerima informasi detail terkait sarana dan prasarana yang masih dalam proses penyelesaian. Seluruh perkembangan pembangunan yang diterima daerah berasal dari laporan Kementerian PU.
"Untuk rincian pembangunan dan fasilitas yang masih belum tersedia, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Data yang kami peroleh sejauh ini berasal dari laporan Kemen-PU," katanya.
Siapkan 270 Siswa dari Keluarga Kurang Mampu
Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung, persiapan peserta didik juga terus dimatangkan. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memastikan proses penjaringan calon siswa telah dilakukan dan kuota peserta didik untuk tahun ajaran pertama sudah ditetapkan.
Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon akan menampung sebanyak 270 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas.
Rinciannya, sebanyak 90 siswa akan diterima pada jenjang Sekolah Rakyat Dasar (SRD), 90 siswa pada Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan 90 siswa pada Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
"Setiap jenjang terdiri dari tiga rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 30 siswa per kelas. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah berasrama sehingga seluruh siswa akan tinggal di lingkungan sekolah selama masa pendidikan," jelas Hafidz.
Prioritaskan Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem
Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, seluruh calon siswa harus berdomisili di Kabupaten Cirebon dan berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Prioritas utama diberikan kepada keluarga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem, terutama yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2 DTKS.
Saat ini, proses penjangkauan calon peserta didik masih terus dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) Kementerian Sosial di lapangan untuk memastikan program tepat sasaran.
"Penjangkauan calon siswa terus dilakukan oleh SDM Kemensos. Sasaran utamanya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah terdata dalam DTKS," ungkapnya.
Pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui konsep pendidikan berasrama yang didukung pembinaan karakter dan kebutuhan dasar siswa, program ini diharapkan mampu menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
"Target dari Kementerian Sosial jelas, pada 20 Juli nanti kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dan siswa sudah mulai bersekolah di Sekolah Rakyat," pungkasnya.
Simak Video "Dirut Waskita Kunjungi Sekolah Rakyat Jatim, Pastikan Tahap Pembangunan Lancar"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
