.webp)
Isu dugaan penyimpangan dana tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Indramayu terus memantik perhatian publik, bahkan setelah proses hukumnya memasuki tahap penyidikan. Perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah ini dinilai tidak sekadar dipandang sebagai persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek mendasar tata kelola anggaran dan integritas pejabat publik.
Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tunjangan, mulai dari perhitungan yang tidak berlandaskan aturan hingga lemahnya prinsip kehati-hatian. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa persoalan tersebut berakar pada sistem, bukan semata individu.
Beberapa nama ikut terseret dalam pusaran dugaan kasus tersebut. Di tengah meningkatnya tekanan publik, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan dan membutuhkan waktu untuk pendalaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Sri Nurcahyawijaya, menyebut bahwa dinamika yang berkembang di masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kinerja penegak hukum.
"Apa yang disampaikan masyarakat kami pandang sebagai bentuk kontrol sosial. Ini penting agar proses penanganan perkara tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas," ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia menambahkan bahwa saat ini tim penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti yang cukup, sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Perkara ini sudah pada tahap penyidikan, dan kami terus mendorong tim untuk bekerja maksimal. Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada perkembangan yang bisa disampaikan ke publik," kata Sri.
Sementara itu, dari sisi masyarakat sipil, desakan terhadap kejelasan hukum dinilai sebagai bentuk tuntutan atas kepastian dan keadilan.
Ketua Organisasi Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) Niken Haryanto, menegaskan bahwa isu ini tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kepastian.
"Yang kami dorong bukan sekadar proses, tetapi kejelasan. Ketika sudah naik ke penyidikan, publik tentu berharap ada penetapan pihak yang bertanggung jawab," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum, khususnya pada kasus yang menyangkut anggaran publik.
"Ini bukan hanya soal angka kerugian negara, tapi soal kepercayaan masyarakat. Kalau tidak dituntaskan, dampaknya bisa lebih luas mengenai kepercayaan publik terhadap institusi," tambahnya.
(dir/dir)
