.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto buka-bukaan soal tantangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah persoalan pengadaan lahan.
Yandri mengakui, tidak jarang desa memiliki tanah, tetapi lokasinya kurang strategis atau luasnya tidak memenuhi kebutuhan pembangunan KDMP.
"Memang yang jadi kendala itu kebanyakan pengadaan lahannya. Lahan itu terkadang tanahnya ada, tapi kurang strategis. Tanahnya ada, ukurannya yang kurang dari luas yang dibutuhkan," kata Yandri usai peletakan batu pertama pembangunan KDMP di Desa Gunungkuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jumat (19/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tak hanya mengandalkan tanah milik negara, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Yandri mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil berkat kolaborasi.
"Di Kalimantan Barat, tepatnya di (Kabupaten) Landak, karena desanya nggak punya tanah bengkok, ternyata ada masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk dibangun (KDMP)," ujarnya.
Contoh lain terjadi di Sulawesi Selatan. Di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan, perusahaan perumahan justru menghibahkan fasilitas umum (fasum) nya untuk pembangunan KDMP.
"Saya kemarin ke Sulawesi Selatan nggak ada tanah, di situ sangat padat penduduknya sampai 14 ribu orang. Tapi karena nggak ada lahannya, ternyata ada perusahaan perumahan yang menghibahkan fasumnya untuk dibangun Kopdes," ucap Yandri.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses percepatan pembangunan KDMP. Oleh karena itu, kata Yandri, pemerintah tetap berkomitmen pada target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 80 ribu KDMP.
"Kita sekarang lagi fokus, target kita tetap sesuai dengan perintah Bapak Presiden, 80 ribu. Tapi kan bertahap, bertahap itu artinya tidak sekaligus kita bangun," kata Yandri.
Menurutnya, hingga akhir tahun 2025 pemerintah menargetkan sebanyak 20 ribu KDMP sudah berdiri. Jumlah tersebut juga, kata Yandri, bahkan sudah hampir tercapai.
"Target kita sampai akhir tahun ini 20 ribu Kopdes yang tentu tersebar di seluruh Indonesia. Nah termasuk Jawa Barat ini alhamdulillah memang sudah lumayan banyak. Sekarang sudah hampir 20 ribu itu sudah mulai pembangunannya," jelasnya.
"Insyaallah akhir tahun ini memang 20 ribu itu sudah ada. Kemudian di pertengahan tahun 2026 semuanya selesai insyaallah," sambungnya.
Saat ditanya provinsi dengan jumlah KDMP terbanyak, Yandri menyebut penyebarannya relatif merata. "Hampir merata sih, merata. Kita tidak juga fokus ke salah satu provinsi," ucapnya.
Prinsipnya, kata Yandri, pembangunan langsung dilakukan di daerah yang lahannya sudah siap. "Mana yang tanahnya siap, kalau dananya kan sudah siap. Jadi kita tidak memilih-milih. Mana tanahnya siap, oke, kita running aja," pungkasnya.
(mso/mso)
