.webp)
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan siap membuka ruang dialog terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi sorotan masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah kota terbuka untuk mendengar langsung keluhan warga yang merasa terbebani oleh kenaikan PBB yang mulai berlaku sejak tahun lalu.
"Insya Allah nanti akan saya temui. Tentunya dengan kesabaran, dengan pengertian, bahwa pemerintah akan melakukan perubahan," kata Effendi Edo di Kota Cirebon, Minggu (17/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edo memastikan akan melakukan evaluasi terhadap aturan kenaikan PBB agar kebijakan tersebut lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat. Ia menyebut, aturan yang mengatur kenaikan PBB itu telah ditetapkan sejak tahun 2024.
"Kita sedang terus mengevaluasi, kita sedang terus mengkaji. Upaya-upaya itu sudah kita lakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun belum kita publikasikan, karena ini masih dalam tahap evaluasi dan peninjauan ulang terhadap keputusan-keputusan tahun 2024," kata Edo.
Sebagai langkah sementara, Edo memastikan akan memberikan keringanan berupa diskon 50 persen untuk pembayaran PBB. Ia menjelaskan, diskon tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun ini.
"Saya mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan, berupa diskon 50 persen. Maka dari diskon 50 persen ini, sebenarnya tidak ada lagi seperti yang diberitakan (PBB) naik 1.000 persen. Diskonnya InsyaAllah sampai akhir tahun ini," kata Edo.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, mengimbau masyarakat untuk menempuh jalur dialog dalam menyampaikan aspirasi terkait kenaikan PBB.
"Apabila memang ada hal-hal yang perlu disepakati, bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan audensi," kata Eko.
Ia juga meminta masyarakat menjaga kondusivitas di tengah isu kenaikan PBB yang kini menjadi sorotan. Terlebih, mulai beredar flyer bernada provokasi di media sosial.
"Mari kita sikapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Ini kan demi Cirebon juga. Kalau kita lihat di media sosial mulai ada flyer-flyer yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan ada flyer yang kita tidak tahu siapa yang buat," ujar Eko.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Cirebon jangan mudah terprovokasi. Kita jaga kondusivitas," tambahnya.
(dir/dir)
