.webp)
Kisah 'percintaan' PDIP di Kabupaten Majalengka penuh dengan drama. Sempat akan meminang Gerindra di Pilkada 2024, namun kandas sehari usai penjajakan.
Namun lika-liku perjalanan asmaranya itu kini berbuah manis. Partai berlambang banteng ini memastikan akan bergandengan tangan dengan PKS di Pilkada Majalengka.
Hubungannya itu dipastikan tidak akan berpisah di tengah perjalanan. Pasalnya mereka sudah mendapat restu dari petinggi partai masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang sudah selesai. Sudah tertuang pada surat keputusan DPP masing-masing," kata Ketua DPC PDIP Majalengka Karna Sobahi saat rapat kerja khusus (Rakercabsus) di Islamic Center Majalengka, Kamis (15/8/2024).
Koalisi merah-putih adalah nama gabungan kedua partai tersebut. Di Pilkada Majalengka, kedua partai ini akan mengusung Karna Sobahi sebagai bakal calon Bupati Majalengka (Bacabup) dengan Koko Suyoko (PKS) sebagai bakal calon wakil Bupati Majalengka (Bacawabup).
"Rasa syukur, di tengah dinamika politik, kami tercepat. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, kemarin ibu (Megawati) menyerahkan untuk Kabupaten Majalengka, untuk rekomendasi pasangan calon bupati wakil bupati. Termasuk beliau, dari PKS juga baru Majalengka yang menerima rekomendasi," ujar Karna.
Formasi bacabup dan bacawabup dipastikan tidak akan berubah. Dengan demikian, mereka sudah siap mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi kompetitor Pilkada Majalengka.
"Dengan demikian, hari ini sudah jelas dua rekomendasi sudah turun secara resmi. Dan nanti kami akan menindaklanjuti, DPD PKS dengan DPC PDIP untuk bersama-sama membuat agreement untuk sama-sama didaftarkan ke KPU. Jadi tidak ada masalah, semuanya sudah beres, baik dari PDIP maupun PKS," jelas Karna.
Sementara itu, bacawabup Koko Suyoko bersyukur bisa mendampingi Karna Sobahi di Pilkada Majalengka. Dia juga memastikan kesiapannya di Pilkada 2024 nanti.
"Ini hari yang luar biasa bagi saya. Saya harus sudah siap mendampingi beliau sebagai bupati, insyaallah ke depannya," ujar Koko.
Disinggung terkait rekomendasi, Koko menyampaikan hal itu sudah disepakati pada awal Agustus lalu. "Rekomendasi diteken tanggal 1 Agustus, sudah sangat lama. Jadi, sehari setelah PDIP, tanggal 29 Juli, tanggal 1 Agustus kami juga sudah tanda tangan sebetulnya," ucapnya.
(mso/mso)
