.webp)
Kasus beras premium dioplos SPHP kini sedang jadi sorotan. Pemkot Bandung pun memastikan bakal mengawasi distribusi dan penyimpanan beras untuk mencegah praktik serupa terjadi di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, hingga kini, ia belum menerima laporan beras SPHP oplosan di wilayahnya. Salah satu upaya pencegahan dilakukan melalui pendataan dan pengawasan sekitar 168 gudang beras bersama Bulog dan kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Bandung sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan bahwa SPHP itu dioplos. Karena bagaimanapun juga, SPHP yang ada di Kota Bandung ini 30 persennya dikendalikan oleh Bulog, terus 70 persennya itu adalah mekanisme pasar," kata Farhan, Jumat (30/10/2026).
Oplos beras SPHP menjadi premium diketahui dibongkar di Jakarta Timur sebanyak 600 ton. Pemerintah memperkirakan kegiatan ini telah merugikan negara sebesar Rp 3,3 miliar.
Kasus ini membuat 8 pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dicopot. Rinciannya dari Bapanas berjumlah 2 orang, lalu 6 orang lainnya merupakan pejabat Perum Bulog dari Wilayah DKI Jakarta.
"Sebetulnya yang rawan sekali atau sensitif sekali terhadap perubahan suplai itu beras medium. Nah, ini, kalau beras medium harganya naik sedikit aja atau beras mediumnya hilang di pasar, itu yang akan bikin panik di Kota Bandung. Karena memang konsumen di Kota Bandung rata-rata adalah konsumen terbesar dari beras medium. Kalau SPHP mah saya tak khawatir," ucap Farhan.
Meski demikian, Farhan memastikan bakal mengawasi supaya potensi ini tidak terjadi. Ada sekitar 168 gudang beras di Kota Bandung yang bakal dipantau melalui Disdagin dan kepolisian.
"Ada sekitar 168 gudang di Kota Bandung, tapi angka persisnya tanya ke Disdagin lagi ya. Gudang-gudang beras ini kita pastikan, satu, tidak melakukan penumpukan, tidak melakukan pengoplosan, dan juga memastikan bahwa distribusinya lancar ke seluruh outlet dan pasar di Kota Bandung," pungkasnya.
(ral/sud)
