Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda tidak hanya memunculkan perdebatan dari sisi sejarah dan budaya, tetapi juga memantik perhatian terhadap dampak ekonominya. Biaya administrasi, pergantian identitas pemerintahan, hingga proses membangun kembali citra daerah (rebranding) menjadi konsekuensi dari wacana tersebut.
Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai, usulan tersebut pada dasarnya berangkat dari semangat memperkuat identitas sejarah dan kebudayaan Sunda, bukan didorong oleh kepentingan ekonomi maupun politik kewilayahan.
"Ya sebenarnya kalau saya lihat ya, dasar perubahan nama itu kan kalau yang diusung oleh teman-teman lebih memiliki aspek historis dan kebudayaan. Jadi itu memperkuat identitas, itu kalau saya lihat," kata Acuviarta saat dihubungi, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, selama perubahan nama dipahami sebatas penguatan identitas budaya, langkah tersebut dinilai tidak akan mengganggu iklim investasi di Jawa Barat.
"Harusnya sih tidak berdampak terhadap investasi sepanjang itu tidak ditafsirkan sebagai arogansi kewilayahan atau otoritas. Jadi saya melihat substansi dasar perubahan nama itu lebih kepada pengukuhan aspek historis dan kebudayaan sebagai identitas wilayah," ujarnya.
Meski demikian, Acuviarta mengingatkan bahwa konsekuensi fiskal dari perubahan nama provinsi tidak bisa diabaikan. Seluruh identitas pemerintahan, baik fisik maupun administratif, harus menyesuaikan apabila usulan tersebut benar-benar disahkan.
"Ya memang secara konsekuensi nanti kan semuanya harus berubah ya mungkin bertahap. Karena otomatis semua yang kalau disetujui ini, hal-hal yang berkaitan dengan Jawa Barat nanti akan berubah identitasnya," katanya.
Simak Video "Video: Ini Strategi Untuk Investor Jelang Paruh Kedua 2026"
(bba/mso)