Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi opsi realistis untuk mempercepat pengembangan bandara yang dinilai lamban. Langkah ini dipandang mampu mengurangi beban keuangan daerah yang muncul sejak bandara di Kabupaten Majalengka itu beroperasi pada 2018.
Saat ini, Pemprov Jabar menguasai 78,52 persen saham BIJB. Sisanya, sebesar 21,48 persen, dimiliki oleh PT Angkasa Pura, PT Jasa Sarana, dan KKPS. Dominasi saham tersebut menempatkan Pemprov Jabar pada porsi tanggung jawab terbesar, baik dari sisi kebijakan maupun pembiayaan, termasuk pelunasan utang pembangunan.
Direktur Utama PT BIJB Ronald H. Sinaga menyebut rencana pelepasan saham sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Jabar. Secara manajerial, BIJB siap mengikuti keputusan tersebut.
"Kami siap saja. Jika pusat ingin mengambil alih, silakan, itu bagus. Bagi kami tidak masalah siapa pemegang sahamnya karena kami adalah manajemen yang mengelola bandara," ujar Ronald saat diwawancarai, Rabu (14/1/2026).
Menurut Ronald, skema ini hanya akan mengubah struktur kepemilikan, bukan operasional. Sebab, sejak awal Bandara Kertajati sudah dioperasikan oleh Angkasa Pura Indonesia. "Sekarang pun airport-nya sudah dikelola Angkasa Pura sebagai operator," jelasnya.
Simak Video "Video AHY Soroti Bandara Kertajati: Bagus tapi Lokasinya Antah Berantah"
(bba/mso)