LPS Akan Panggil Bank Digital yang Nakal

Erna Mardiana - detikJabar
Jumat, 03 Jun 2022 20:12 WIB
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Istimewa).
Bandung -

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan segera memanggil bank digital yang tidak transparan mengenai risiko bunga simpanan di atas bunga penjamin yang telah ditetapkan.

"Hak mereka kasih bunga tinggi, tapi mereka wajib memberikan penjelasan pada nasabah bahwa bunga simpanan yang dijamin LPS hanya 3,5 persen," ujar Purbaya saat Media Workshop LPS di Hotel Sheraton Bandung, Jumat (3/6/2022).

LPS sudah menyurati bank digital mengenai kewajiban mereka memberikan informasi bahwa simpanan yang bunga penjaminnya di atas 3,5 persen tidak akan dijamin. "Kalau mereka nakal, kita akan turun, kita akan panggil mereka. Kalau LPS turun, mereka enggak mau, karena imej bank jadi jelek," ancamnya.


Purbaya juga meminta masyarakat menyadari risiko menyimpan uang di bank dengan bunga tinggi. "Ingat ya, bunga simpanan di atas 3,5 persen tidak dijamin. Jadi nanti jangan nangis-nangis kalau banknya ada masalah," katanya.

Lebih lanjut Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto saat ini pihaknya tengah memantau bank-bank digital tersebut. Menurutnya kini para bank digital sudah menurunkan suku bunganya.

"Kita memantau kalau ada pergerakan (bunga simpanan) ke atas lagi dan semakin banyak baru kita panggil," ujar Dimas.

LPS juga berkoodinasi dengan OJK yang mengawasi bank-bank yang memberikan bunga simpanan melebihi bunga penjamin.

Literasi Keuangan Rendah

Kepala DK LPS Purbaya menyatakan literasi keuangan masyarakat saat ini masih rendah di tengah akses ke jasa keuangan sangat mudah.

"Karenanya masih banyak masyarakat yang tertipu investasi bodong. Itu karena memang literasi keuangan atau pengetahuan kita mengenai keuangan belum cukup bagus," ujarnya.

Menurut data OJK, inklusi keuangan seperti jasa atau pelayanan keuangan membaik dibanding sebelumnya, semisal secara nasional inklusi keuangan sudah mencapai 76 persen, tetapi literasi keuangan hanya 36 persen.

"Apa yang kita hadapi saat ini adalah inklusi keuangan tinggi, namun literasi keuangan masih perlu ditingkatkan," katanya.

Karenanya, Purbaya berharap media tak bosan mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan. "Dengan meningkatnya literasi keuangan, pada akhirnya dapat membantu daya tahan ekonomi kita juga," jelasnya.

Tahun Ini Ada BPR yang Dilikuidasi?

Lebih lanjut Purbaya menyatakan hingga Juni ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diperkirakan tutup atau terlikuidasi belum ada. Jumlah BPR se-Indonesia sekitar 1.600-an.

"Tahun 2000 ada 8 BPR yang dilikuidasi, 2021 juga sama ada 8. Tahun ini hingga Juni belum ada, biasanya dari awal tahun suka sudah terlihat, namun Alhamdulillah sampai sekarang belum ada," ujar Purbaya.

Hal itu menurutnya menunjukkan perbaikan perekonomian mulai terjadi. Berdasarkan data LPS, penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) kembali tumbuh positif.

Kredit perbankan pada April 2022 sebesar Rp 5,981 triliun atau naik 9,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara DPK Rp 7,485 triliun, naik 10,11 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

(mso/mso)