Stabilitas hingga Ekonomi, Ini Tolak Ukur Pemda Berprestasi

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Stabilitas hingga Ekonomi, Ini Tolak Ukur Pemda Berprestasi

Tim detikJabar - detikJabar
Minggu, 22 Nov 2026 15:30 WIB
Penerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Penerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II (Foto: Osmawanti Panggalo/detikSulsel)
Bandung -

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun. Pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, hingga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang tumbuh diharapkan mampu membuka lapangan kerja, pelayanan publik yang berkualitas memudahkan warga mengakses hak dasarnya, sedangkan stabilitas daerah menjadi fondasi bagi berlangsungnya aktivitas sosial dan ekonomi.

Berangkat dari pentingnya berbagai aspek tersebut, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama detikcom menghadirkan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Jawa dan Bali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ajang ini menjadi bentuk penghargaan terhadap pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat tiga kategori utama yang menjadi perhatian, yakni Pertumbuhan Ekonomi Terbaik, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik.

Lantas, apa saja aspek yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam ketiga kategori tersebut?

ADVERTISEMENT

1. Pertumbuhan Ekonomi Terbaik

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu gambaran penting mengenai perkembangan aktivitas usaha dan produktivitas suatu wilayah. Namun, peningkatan angka ekonomi juga perlu diikuti dengan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kategori Pertumbuhan Ekonomi Terbaik, salah satu aspek utama yang diperhatikan adalah capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2026.

Selain capaian tersebut, penilaian juga memperhitungkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah.

Melalui indikator ini, pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat berbagai sektor potensial di wilayahnya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, hingga penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik

Kemudahan mengurus dokumen kependudukan menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Karena itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan warga.

Dalam kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik, penilaian didasarkan pada capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil serta Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Aspek lainnya mencakup penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Opini Ombudsman RI yang turut menjadi indikator penentu peringkat.

Penerapan IKD menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan administrasi secara digital. Sementara itu, penilaian dari Ombudsman RI berkaitan dengan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik

Selain ekonomi dan pelayanan publik, stabilitas wilayah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan daerah.

Situasi keamanan yang kondusif memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dengan nyaman. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan usaha, investasi, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Melalui kategori Forkopimda Terbaik, penilaian diarahkan pada kemampuan pemerintah daerah membangun sinergi antarpimpinan daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Selain itu, aspek kerukunan masyarakat serta kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara terkoordinasi turut menjadi perhatian.

Kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi wilayah tetap kondusif.

Koordinasi yang baik diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merespons berbagai persoalan secara lebih cepat, termasuk potensi konflik sosial, gangguan ketertiban, dan kerawanan wilayah.

Ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak bisa diukur hanya dari satu aspek. Pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta stabilitas wilayah merupakan bagian yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Jawa dan Bali, Kemendagri bersama detikcom mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, menghadirkan inovasi, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Pengumuman pemerintah daerah penerima penghargaan akan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. Masyarakat dapat menyaksikan rangkaian acara dan pengumuman pemenang melalui siaran langsung di detikcom dan detikJatim.

(iqk/iqk)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads