Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diambil menyusul penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Berdasarkan data APBD tahun 2025, 2026, dan proyeksi RAPBD 2027, pendapatan transfer Karawang terus mengalami tren penurunan. Tercatat, pendapatan transfer sebesar Rp3,617 triliun pada 2025, turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026, dan diproyeksikan kembali menyusut ke angka Rp2,670 triliun pada 2027.
Secara akumulatif, terjadi penurunan sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan tahun 2025. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menyebut kondisi ini sebagai tantangan besar dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penurunan pendapatan transfer tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap belanja benar-benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Aang kepada detikJabar, Rabu (18/11/2026).
Sebagai respons dini, Pemkab Karawang menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD. Kebijakan ini mematok target efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib, belanja mengikat, belanja earmarked, serta prioritas RPJMD.
"Efisiensi itu terbagi ke sejumlah pos, mulai dari pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15 persen, pemangkasan perjalanan dinas sebesar 20 persen, dan penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) makan-minum, hingga penghapusan belanja perangkat komputer dan operasional lainnya," kata dia.
Hasilnya, defisit awal dalam pembahasan RAPBD 2027 yang sempat menyentuh Rp657,30 miliar berhasil ditekan menjadi Rp234,72 miliar. Dalam perkembangan terbaru, posisi defisit setelah penyesuaian pembiayaan kini berada di angka Rp109,44 miliar.
Aang menegaskan, efisiensi ini bukan berarti pemerintah lepas tangan terhadap pelayanan publik. Sebaliknya, anggaran yang terbatas diprioritaskan agar lebih selektif dan tepat sasaran.
"Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah. Efisiensi ini dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat," ungkap Aang.
Ke depan, Pemkab Karawang akan fokus mengoptimalkan pendapatan daerah dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya.
