Universitas Pasundan (Unpas) Bandung menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang dosen tetap yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keputusan ini diambil setelah kampus menuntaskan investigasi internal atas kasus yang sempat memicu demonstrasi besar-besaran mahasiswa Fakultas Hukum (FH).
Pemecatan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026. Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan tim investigasi universitas dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) BK-ULD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Rektor Unpas, Prof. Cartono, mengatakan pihak kampus telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen tersebut.
"Universitas Pasundan sebelumnya telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen tersebut," kata Cartono dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan kemudian dilanjutkan oleh Satgas PPKPT BK-ULD. Kampus juga meminta pertimbangan Senat Universitas, terutama Komisi Etika dan Disiplin, sebelum mengambil keputusan terhadap dosen yang bersangkutan.
Hasil pemeriksaan tersebut berujung pada keputusan pemberhentian dosen dari statusnya sebagai dosen tetap Unpas.
"Berdasarkan hasil penanganan tersebut, universitas mengambil keputusan untuk memberhentikan dosen yang bersangkutan dari statusnya sebagai dosen tetap Unpas," tegasnya.
Tak hanya menjatuhkan sanksi, Unpas juga memastikan para korban mendapatkan pendampingan melalui PPKPT BK-ULD. Bentuk pendampingan akan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing korban.
Cartono menegaskan, keputusan pemecatan tersebut menjadi bagian dari upaya kampus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.
"Kami berkomitmen menjadikan institusi Universitas Pasundan sebagai kampus yang nyaman, aman, dan terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan," tegasnya.
Pihak universitas juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang muncul akibat pemberitaan kasus tersebut. Unpas mengapresiasi dukungan masyarakat dan menyatakan akan menjaga integritas institusi.
"Universitas Pasundan menyampaikan permohonan maaf atas keresahan masyarakat yang muncul akibat pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual oleh oknum dosen tersebut," ujarnya.
Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Unpas mulai mencuat pada 10 Oktober 2026. Persoalan tersebut menjadi perbincangan di media sosial setelah sejumlah laporan dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi muncul dan disampaikan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unpas.
Ketua Umum BEM FH Unpas, Dhean Salvez Ilhammy, saat itu mengungkapkan pihaknya telah menerima 13 laporan dugaan kekerasan seksual. Dari laporan tersebut, terdapat sekitar 4-6 orang yang diduga terlibat sebagai pelaku.
"Untuk terakhir itu kita mendapat ada 13 laporan, dan terdapat kurang lebih 4 sampai 6 terduga dugaan pelaku," tuturnya sebagaimana diberitakan detikJabar, Rabu (14/10/2026).
Munculnya laporan tersebut kemudian memicu aksi demonstrasi ratusan mahasiswa FH Unpas pada 14 Oktober 2026. Mereka menggelar aksi di halaman kampus yang berada di Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa mendesak pihak universitas mengusut tuntas seluruh laporan dugaan kekerasan seksual, memberikan pendampingan kepada korban, serta menjatuhkan tindakan tegas terhadap dosen yang diduga terlibat.
Mahasiswa juga menuntut kampus menjalankan fungsinya sebagai ruang aman bagi seluruh sivitas akademika. Mereka menilai lingkungan pendidikan seharusnya memberikan perlindungan dan rasa nyaman, bukan menjadi tempat terjadinya tindakan yang mengancam keselamatan mahasiswa.
(bba/iqk)
