Pemprov Jabar Bakal Lebur 7 Pasang OPD, Efektif Mulai 2027

Pemprov Jabar Bakal Lebur 7 Pasang OPD, Efektif Mulai 2027

Bima Bagaskara - detikJabar
Selasa, 17 Nov 2026 19:15 WIB
Pasanggrahan Pancarasa, wajah baru Gedung Sate
Gedung Sate (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar)
Bandung -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai menyiapkan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak tujuh pasang OPD direncanakan dilebur untuk membuat struktur birokrasi lebih ramping sekaligus menekan belanja pemerintahan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penataan organisasi tersebut dilakukan untuk memperbesar porsi anggaran yang bisa dialokasikan bagi kepentingan publik. Kebijakan ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penataan organisasi pemerintah daerah sehingga menjadi lebih ramping. Tujuannya adalah agar angka-angka keuangan di pemerintah daerah bisa memperbesar jumlah belanja untuk kepentingan publik," kata Dedi, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kemampuan Pemprov Jabar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

ADVERTISEMENT

"Kan kita menghadapi problem fiskal ya, karena kita kan ada penurunan dana transfer daerah karena kepentingan pemerintah pusat yang mendesak. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," ujarnya.

Adapun tujuh pasang OPD yang masuk dalam rencana peleburan tersebut meliputi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK).

Dinas Perkebunan (Disbun) dengan Dinas Kehutanan (Dishut), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Kemudian Dinas Sumber Daya Air (DSDA) dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, peleburan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, ada tiga penggabungan OPD yang ditargetkan efektif mulai 2027.

"Rencananya ada tiga. Dari Pak Gubernur tadi arahannya Dishut dan Disbun, BKD dan BPSDM, DP3AKB dan Dukcapil. Itu akan efektif di 2027," kata Herman.

Dengan demikian, penyesuaian struktur organisasi tersebut sudah mulai diakomodasi dalam pembahasan APBD 2027. Pemprov Jabar juga menargetkan proses pembahasan dan persetujuannya rampung sebelum penetapan APBD. "Rencananya sebelum penetapan APBD. APBD rencana akan diparipurnakan tanggal 27 November," ujarnya.

Penataan tersebut juga akan berdampak pada pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemprov Jabar. Namun, Herman memastikan proses penggabungan tidak akan membuat pejabat Eselon II kehilangan posisi secara mendadak.

Menurutnya, penyesuaian jabatan akan mengikuti jumlah pejabat yang memasuki masa purnatugas. Dengan skema tersebut, perampingan organisasi diharapkan tidak mengganggu stabilitas birokrasi.

"Menyesuaikan. Kebetulan untuk level eselon II-nya saat ini yang purnatugas ada 3, nanti ada 3 yang diintegrasikan. Jadi tidak ada eselon IIa yang tidak ada posisi. Dan ini dilakukan agar penataan kelembagaan tetap menjaga stabilitas di birokrasi pemerintahan," jelas Herman.

Hal serupa juga akan diterapkan terhadap jabatan Administrator. Pengisiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jumlah pejabat yang memasuki masa pensiun.

Sementara itu, empat penggabungan OPD lainnya belum akan diberlakukan pada tahap pertama. Pemprov Jabar akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan ketersediaan jabatan akibat pejabat Eselon II yang memasuki masa purnatugas.

"Yang empat lainnya nanti bertahap berikutnya. Nanti akan disesuaikan dengan eselon IIa yang purnatugas. Karena 2027 itu ada enam eselon IIa yang purnatugas, sementara formasi yang akan hilang ada empat," pungkasnya.

(iqk/iqk)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads