Tawaran kerja ke luar negeri dengan proses cepat dan iming-iming gaji tinggi, perlu diwaspadai masyarakat. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengingatkan calon pekerja migran untuk tidak mudah percaya kepada oknum.
Menurut Mukhtarudin, tawaran semacam itu berisiko menjerumuskan masyarakat ke dalam praktik penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Selain tidak memiliki kepastian waktu keberangkatan, calon pekerja juga berpotensi tidak mengetahui dengan jelas penempatan kerja mereka.
Risiko yang lebih serius adalah kemungkinan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, masyarakat perlu memastikan setiap proses perekrutan dan penempatan dilakukan melalui jalur resmi, kata Mukhtarudin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga informasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya migrasi yang aman," kata Mukhtarudin, Minggu (15/11/2026).
"Agar masyarakat bisa bekerja secara prosedural, tidak mudah tertipu oleh calo, atau oknum yang mencoba membujuk dan menawarkan pekerja dengan cepat tanpa proses yang benar," katanya menambahkan.
Mukhtarudin menilai, pencegahan penempatan ilegal tidak cukup sekadar dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa, juga perlu terlibat aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri.
Perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan ikut memperluas akses informasi agar calon pekerja migran tidak bergantung pada tawaran dari pihak yang tidak jelas.
"Nah dengan kerja sama dengan pemerintah daerah, dari kabupaten kota kecamatan desa, semua stakeholder terkait diharapkan kita bisa memberikan pemahaman yang maksimal kepada masyarakat tentang migrasi yang aman. Termasuk juga dengan perguruan tinggi, dalam rangka kita memperkuat informasi kepada masyarakat," lanjutnya.
Selain memastikan proses keberangkatan melalui jalur resmi, pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan calon pekerja migran. Salah satunya melalui program prioritas nasional SMK Go Global yang dilaksanakan secara berkesinambungan pada 2026 hingga 2029.
Program tersebut tidak hanya ditujukan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), tetapi juga terbuka bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA), diploma, sarjana, dan masyarakat umum.
Peserta akan memperoleh pelatihan keterampilan teknis, kemampuan bahasa, serta sertifikasi kompetensi. Dengan bekal tersebut, calon pekerja diharapkan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
"Program ini adalah untuk memberikan peningkatan kapasitas pelatihan baik teknis maupun bahasa. Dan sertifikasi dan diharapkan yang sudah dilatih ini mempunyai sertifikasi kompetensi ini sudah siap ditempatkan di luar negeri. Jadi memang orientasinya adalah untuk bekerja ke luar negeri," ungkapnya.
Mukhtarudin menambahkan, program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pelatihan swasta, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, pemerintah daerah berupaya membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi persoalan pengangguran terbuka di Kabupaten Garut.
"Hal ini sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan, kami sedang mengalami tantangan dalam tingkat pengangguran terbuka, dengan ini memberikan alternatif kepada masyarakat Garut khususnya, untuk bisa mencari peluang-peluang untuk bekerja di luar negeri," ujar Syakur.
Syakur mengungkapkan, Kabupaten Garut telah memperoleh sejumlah kuota bantuan penempatan pekerja migran. Pemerintah daerah berharap warga yang memenuhi persyaratan dapat segera diberangkatkan.
Ia juga menaruh perhatian terhadap sekitar 35 ribu siswa SMK di Kabupaten Garut. Mereka diharapkan mendapat informasi dan arahan sejak dini agar dapat mempersiapkan keterampilan sebelum memasuki pasar kerja internasional.
"Kita akan berikan informasi dan juga guiden supaya mereka yang tertarik harus mulai menyiapkan diri. Sehingga begitu lulus mereka sudah dinyatakan sebagai eligible orang yang melaksanakan pekerjaan di tempat lain. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas kesempatan ini, semoga Garut menjadi salah satu kabupaten yang bisa menjadi penyumbang devisa dari sektor migran," tandasnya.
Dalam upaya mencegah terjadinya penempatan kerja ilegal, Kementerian P2MI dan Pemkab Garut sendiri mengadakan Job Fair Internasional. Dalam kegiatan yang digelar di halaman Pendopo, Garut Kota, Sabtu-Minggu, (14-15/11/2026) ini, masyarakat antusias.
Sedikitnya 5 ribu warga Garut antusias mencari pekerjaan. Menurut Ketua Pelaksana Tuti Budiawati, ada lebih dari 30 perusahaan yang menyerap ribuan tenaga kerja baru.
"Antusiasme sangat tinggi. Selanjutnya, semua berkas akan diseleksi kembali oleh HR masing-masing perusahaan," ucap Tuti.
