Sejumlah nama mulai disebut-sebut masuk bursa calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dua di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Nama Yusril dan Pramono mencuat di tengah proses pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Namun, hingga Kamis (12/11/2026), belum ada penetapan calon pengganti Gibran.
Yusril sendiri telah menanggapi kabar namanya masuk dalam bursa calon Wapres. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai sosok yang dinilai layak menjadi pengganti Gibran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Yusril menegaskan keputusan mengenai sosok pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia meyakini Prabowo memiliki pertimbangan politik dalam menentukan dua nama calon Wapres yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.
Selain Yusril, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga disebut-sebut masuk bursa calon pengganti Gibran.
Saat ditanya mengenai isu tersebut setelah memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), Pramono hanya tertawa.
"Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono sambil tertawa.
Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia justru mengakhiri sesi tanya jawab dengan mengucapkan salam penutup.
"Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," tuturnya.
Prabowo Bakal Bahas Dua Nama Pengganti Gibran dengan Koalisi
Sementara itu, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Hal itu disampaikan Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, Prabowo dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai koalisi, sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril.
Yusril mengaku belum mengetahui kapan pertemuan dengan partai koalisi akan dilakukan. Namun, ia menyebut Prabowo telah memberikan sinyal akan berkonsultasi dengan koalisi.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama ke MPR
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden dalam waktu 14 hari setelah MPR mengeluarkan surat permintaan.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Saat ini, MPR masih akan memproses surat pengunduran diri Gibran. MPR terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut.
Setelah itu, MPR akan menyelenggarakan rapat gabungan yang diikuti pimpinan MPR dan kelompok DPD.
Muzani juga menyebut MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.
Artikel di atas sebelumnya telah tayang di detiknews dengan judul "Prabowo Bakal Kumpulkan Partai Koalisi Bahas 2 Nama Pengganti Gibran". Baca artikelnya di sini
