.webp)
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut menerima laporan hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto setiap hari. Laporan tersebut diduga diteruskan oleh mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Hal itu diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi memaparkan peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Keempatnya adalah Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suyudi menjelaskan, Slamet diduga berperan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon Polri kepada Listyo Sigit.
Laporan yang disampaikan tidak hanya berupa laporan harian, tetapi juga laporan analisis hasil penyadapan.
"Meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Listyo Sigit Diduga Menentukan Target Penyadapan
Selain menerima laporan, Listyo Sigit juga diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Menurut paparan Kapolri, perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Ahrie Sonta.
"Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi.
Dalam materi penyidikan, peran Listyo tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Begini Peran Tiga Tersangka Lainnya
Kapolri juga menguraikan dugaan peran tiga tersangka lain dalam rangkaian penyadapan tersebut.
Irjen Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet. Eko disebut memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan dari penyidik.
Sementara itu, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Ahrie Sonta Diduga Perintahkan Penghapusan Data Sadapan
Dalam paparannya, Suyudi turut mengungkap dugaan tindakan penghapusan data hasil penyadapan. Ahrie Sonta disebut memerintahkan penghapusan data berupa rekaman suara atau voice dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah penyadapan.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.
Pemaparan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR sebagai bagian dari penjelasan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Hingga kini, proses hukum terhadap keempat tersangka masih berjalan. Dugaan peran masing-masing pihak tersebut merupakan bagian dari hasil penyidikan yang disampaikan Kapolri dan belum menjadi putusan pengadilan.
