.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung perkembangan industri ritel di seluruh Indonesia. Zulhas meminta pelaku usaha tak khawatir terkait munculnya isu moratorium hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai mengganggu usaha ritel.
Hal itu diungkapkan Zulhas saat puncak perayaan Hari Ritel Nasional 2026 diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel dimana pun berada," tegas Zulhas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menegaskan perihal perizinan, Zulkifli Hasan juga meluruskan persepsi mengenai keberadaan KDMP yang dinilai oleh sebagian kalangan berpotensi menjadi pesaing ritel modern. Koperasi tersebut merupakan fasilitas pemerintah untuk mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa distribusi gas LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi selama ini melibatkan rantai penyaluran yang panjang sehingga berpotensi meningkatkan harga di kalangan masyarakat. Melalui Koperasi Desa, pemerintah berupaya memangkas jalur distribusi agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Selain menjalankan fungsi distribusi subsidi dan bantuan pemerintah, koperasi desa juga diarahkan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani. Zulkifli Hasan menjelaskan ketika hasil pertanian warga belum banyak terserap, koperasi bisa menjadi pihak yang menampung hasil produksi tersebut dan menyalurkannya kepada Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Sebagai contoh, ikan yang sebenarnya memiliki harga Rp100 ribu, terkadang hanya dihargai Rp10 ribu sampai Rp15 ribu. Nah, kalau hasil produksi ini dibantu penyerapannya oleh koperasi yang didukung pemerintah, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dapur dan sebagainya. Jadi, salah satu fungsi koperasi adalah sebagai offtaker," jelasnya lebih lanjut.
Koperasi ini juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Nantinya, produsen masyarakat, UMKM, maupun produsen lain yang melayani kebutuhan petani bisa memiliki tempat untuk menjual produknya.
"Konsumen juga bisa menurut dengan tempat. Belum menyerap tenaga kerja yang akan menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Dengan itu sekali lagi pemerintah pusat tidak melarang moratorium atau pendirian pertumbuhan ekonomi," tambah Zulkifli.
Menanggapi persoalan kenaikan harga tepung, Zulkifli berdalih bahwa saat ini seluruh kawasan Indonesia tengah menghadapi musim kemarau panjang. Maka dari itu, pemerintah telah menyiapkan bantuan pangan sebesar 1 juta ton beras kepada 33,2 juta kepala keluarga yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan melalui Bulog.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan beras subsidi sebanyak 1 juta ton atau setara dengan 1 miliar kilogram. Beras tersebut akan dijual seharga Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga di pasaran yang mencapai Rp15.000 per kilogram.
Upaya lain yang dilakukan demi menjaga harga tepung dan produk makanan tidak mengalami kenaikan dengan cara melelang sekitar 380 ribu ton beras Bulog yang telah disimpan selama satu tahun dengan harga Rp11.000 per kilogram untuk diolah menjadi tepung.
"Sabar sedikit. Karena kalau kita buka impor, nanti (harga jual) petaninya naik lagi. Sekarang petani lagi gembira. Sudah puluhan tahun menderita, sekarang lagi senang harganya bagus. Sudahlah, biar dulu," tutup Zulkifli.
