Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon mengungkap temuan daging ayam busuk dalam pengiriman bahan baku ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Temuan itu didapat saat DKPPP menelusuri kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah siswa SDN Kalitanjung 1 dan sekolah lainnya.
Kepala DKPPP Kota Cirebon, Siti Masruroh, mengatakan timnya langsung mendatangi dapur SPPG setelah kejadian tersebut. Dari hasil penelusuran dan wawancara dengan chef serta ahli gizi, diketahui daging ayam yang digunakan ternyata dibeli dari tempat pemotongan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
"Jadi, tim kami di sana memang melakukan penelusuran karena yang diduga daging ayamnya itu sudah enggak ada yang bahan mentahnya. Nah, kemudian setelah wawancara dengan chef, dengan ahli gizi di situ, itu ternyata pembelian daging ayamnya tidak di tempat pemotongan yang sudah ber-NKV," kata Siti di Kota Cirebon, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya soal tempat pembelian, DKPPP juga menemukan ada daging ayam busuk dalam pengiriman bahan baku tersebut. Dari total sekitar 213 kilogram ayam yang dikirim, sebanyak 30 kilogram di antaranya dikembalikan karena kondisinya sudah busuk.
Namun, Siti menyayangkan pihak SPPG hanya mengembalikan daging yang busuk. Padahal, menurutnya, seluruh daging dalam pengiriman itu seharusnya dikembalikan karena proses pemilahan dilakukan secara manual.
"213 kg dan itu yang busuk 30 kg sudah diretur, tapi seharusnya kan diretur semua. Nah, itu kan jadi berisiko karena sortirnya juga kan sortir manual. Mungkin aja kan yang busuk ada yang kebawa," ujarnya.
Menurut Siti, daging yang sudah tercampur dalam satu pengiriman berisiko membawa bagian yang tidak layak meskipun sudah dipilah. Karena itu, seluruh daging seharusnya dikembalikan kepada pemasok jika ditemukan ada yang busuk.
"Iya, kan sebenarnya kan kalau dalam pengiriman ya produk, kalau ada yang busuk, harusnya ya diretur semua, jangan disortir sendiri kemudian dipilih yang masih bagus gitu. Jangan gitu, harusnya dibalikin semua, karena itu sudah berisiko," katanya.
DKPPP juga sudah mendatangi tempat pemotongan ayam yang menjadi pemasok SPPG tersebut. Hasilnya, tempat usaha itu diketahui belum memiliki NKV.
Siti menjelaskan tempat pemotongan tersebut perlu meningkatkan status menjadi rumah potong unggas (RPU) agar bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan NKV.
"TPU itu bisa ber-NKV kalau sudah menjadi RPU. Naik kelas tuh, karena kan harus terpenuhi semua, sanitasi higienisnya," jelasnya.
Sejauh ini, DKPPP baru melakukan pembinaan agar tempat pemotongan tersebut bisa memenuhi persyaratan.
Di sisi lain, ia justru menyoroti pihak SPPG yang tetap membeli ayam dari tempat pemotongan yang belum memiliki NKV. Padahal, menurutnya, SPPG sudah diimbau untuk membeli daging dari tempat yang telah mengantongi sertifikat tersebut.
"Jadi, seharusnya SPPG yang lebih cerdas dalam hal ini, karena sudah diimbau membeli daging itu di tempat yang ber-NKV," kata dia.
(yum/yum)
