.webp)
Sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD Kota Bogor kembali membuahkan hasil nyata bagi masyarakat. Sebanyak 100 warga mendapatkan bantuan berupa 50 kursi roda dan 50 unit alat bantu dengar yang diserahkan langsung di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin (9/11).
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin hadir langsung untuk menyerahkan bantuan tersebut. Ia didampingi oleh Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Gerindra, Said Muhammad Mohan. Penyerahan ini menjadi momen haru bagi para penerima manfaat yang datang dari berbagai wilayah.
"Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar ini merupakan pagu anggaran 2026 yang berasal dari usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD, Bapak Mohan. Tentu ini bukti sinergi antara Pemkot dan DPRD," kata Jenal, sebagaimana dikutip detikJabar dari situs resmi Pemkot Bogor, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jenal menjelaskan program ini memiliki nilai strategis, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas di Kota Hujan. Penyaluran kali ini bahkan sudah memasuki tahap ketiga yang dilakukan melalui masing-masing fraksi di legislatif.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil jemput bola saat reses, para anggota dewan kerap menemukan warga yang sangat membutuhkan alat bantu namun terkendala biaya.
"Kita sebagai pemerintah tentu merespons dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diusulkan," ujar Jenal.
Bantuan ini menyasar warga di enam kecamatan se-Kota Bogor. Menariknya, panitia memastikan tidak ada warga yang terlewat; bagi penerima yang berhalangan hadir karena kendala fisik, bantuan akan diantar langsung oleh aparat wilayah setempat ke rumah masing-masing.
Jenal pun memastikan program kemanusiaan ini tidak akan berhenti di sini. "Tiap tahun program seperti ini terus dijalankan. Untuk tahun depan pun nanti akan dibahas dengan TAPD dan badan anggaran," kata Jenal.
Di lokasi yang sama, Said Muhammad Mohan menegaskan bantuan ini adalah bentuk nyata dari komitmen 'uang rakyat kembali ke rakyat'. Baginya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat bawah.
"Kita punya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Di situ diamanatkan bahwa pemerintah harus hadir terhadap apa yang dibutuhkan mereka," tutur Said.
