Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Penunjukan tersebut mengisi kekosongan jabatan setelah Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dari posisi tersebut.
Ariyo bukan sosok baru di lingkungan pemerintahan. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) itu pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, Ariyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996. Karier militernya kemudian membawanya ke sejumlah posisi penting di lingkungan pemerintahan.
Dikutip dari laman Kemhan, Ariyo pernah menjabat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan pada 2022. Saat itu, ia masih berpangkat kolonel infanteri.
Ariyo menjalankan tugas tersebut sejak 28 Oktober 2022 hingga 1 April 2024. Pada Mei 2024, ia masuk dalam daftar perwira tinggi TNI AD yang memperoleh kenaikan pangkat menjadi mayor jenderal.
Kariernya berlanjut ke lingkungan Istana Kepresidenan. Pada 29 November 2024, Ariyo menjabat Kepala Sekretariat Presiden menggantikan Heru Budi Hartono.
Pada Maret 2026, Ariyo kembali memperoleh kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal. Ia juga dipercaya memegang sejumlah tanggung jawab penting, termasuk menjadi Ketua Pelaksana HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt KSP
Kini, Presiden Prabowo kembali mempercayakan jabatan strategis kepada Ariyo. Ia menunjuk jenderal bintang tiga tersebut sebagai Plt KSP untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Listyo Sigit Prabowo diberhentikan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan penunjukan tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
"Selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kesekretariatan Kepresidenan," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
Prasetyo juga menjelaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri. Langkah tersebut bertujuan menjaga agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang," lanjutnya.
Tiga Jenderal Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit Prabowo, penyidik juga menetapkan Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiga tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Asep menyebut ketiga jenderal tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Penyidik menduga para tersangka menjalankan penyadapan ilegal sepanjang 2025-2026. Aktivitas tersebut diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Mereka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026.
"Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan," ujarnya.
Baca berita selengkangkapnya di detikNews.
