.webp)
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, serta anggota DPRD Bandung, Rendiana Awangga (Awang), kembali disorot setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut dipraperadilankan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Gugatan ini diajukan oleh Eva Eryani Effendy, seorang warga korban penggusuran proyek Rumah Deret Tamansari, pada 2 Oktober 2026 dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2026/PN Bdg.
Dalam petitum permohonan, ia meminta hakim menyatakan penghentian penyidikan dan penerbitan SP3 atas nama Erwin dan Rendiana Awangga tidak sah serta batal demi hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Eva juga meminta agar Kejari Kota Bandung melanjutkan proses penyidikan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
Kendati demikian, usaha tersebut gagal lantaran Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menolak seluruh permohonan Eva. Keputusan itu didasarkan pada aturan hukum acara pidana yang berlaku, yang menetapkan bahwa pihak yang berwenang mengajukan praperadilan atas keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan hanyalah korban, pelapor, atau kuasa hukum yang sah.
"Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh termohon (Kejaksaan)," ucap hakim tunggal Sigit Susanto saat membacakan amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Senin, (2/11/2026).
"Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat persidangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.
Menanggapi keputusan hakim, Eva mengaku kecewa. Dia berpendapat bahwa dirinya sebagai warga Kota Bandung seharusnya mempunyai hak yang sama.
"Kecewa sudah biasa. Jadi saya anggap semua apa yang kita lakukan sebagai warga negara, saya punya hak juga untuk mempertanyakan pidana-pidana korupsi ini harus diawasi oleh kita sebagai warga negara juga kan," ujar Eva kepada awak media.
Eva mempertanyakan langkah Kejari Kota Bandung mengeluarkan SP3 terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin setelah sebelumnya dinyatakan sebagai tersangka dengan alat bukti yang sah. Padahal saat Erwin mengajukan praperadilan atas status tersangkanya, hakim menolak.
"Sebenarnya korupsi di negara ini kan sebagai extraordinary crime. Jadi harus dilakukan penanganannya secara luar biasa juga. Nah, itu yang kemudian saya pikir SP3 ini seharusnya berlanjut gitu," tegasnya.
Deti Sopandi selaku kuasa hukum Eva dari PBHI menyatakan bahwa kliennya adalah korban penggusuran oleh Pemkot Bandung. Ia menilai secara prinsip Eva memiliki hak untuk memohon agar Kejari Bandung membatalkan surat SP3 yang dikeluarkan untuk Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.
"Sebagaimana yang namanya persoalan korupsi atau kasus korupsi itu tuh kan itu hukumnya hukum publik, pidana publik. Dan untuk korupsi itu tuh punya ciri khas sendiri, karakteristik sendiri gitu yang tadi dikatakan bahwa korupsi itu termasuk ke dalam kejahatan luar biasa gitu dan penanganannya harus luar biasa," ungkapnya.
Usai mendengar langsung putusan hakim tunggal, Deti menyatakan akan segera melakukan koordinasi lanjutan. Menurutnya hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung bersikap konservatif karena gagal menghadirkan keputusan yang progresif dan terkesan hanya menjadi perpanjangan tangan undang-undang.
"Hakim lagi-lagi hanya menjadi sekadar corong aturan atau corong undang-undang, dia tidak bisa mampu melampaui apa yang ditugaskan atau diamanatkan kepada dia," tambahnya.
(wip/yum)
