.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp27,58 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Dari total anggaran tersebut, pendidikan mendapat porsi 34,42 persen, sedangkan infrastruktur mencapai 29,49 persen. Sementara itu, alokasi belanja pegawai direncanakan sebesar 25,45 persen.
Besarnya porsi pendidikan dan infrastruktur menunjukkan dua sektor tersebut menjadi fokus belanja Pemprov Jabar pada 2027. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 9,47 persen.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pembahasan RAPBD 2027 mulai memasuki tahap efektif setelah Gubernur Jabar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (2/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp29,35 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp27,58 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari sisi pendapatan, PAD ditargetkan mencapai Rp19,02 triliun. Angka tersebut membuat tingkat kemandirian fiskal Jawa Barat diproyeksikan menembus 64 persen, meningkat dibandingkan dengan sebelumnya yang berada di angka 63 persen.
"Artinya kemandirian fiskal kita direncanakan menembus angka 64%, sebelumnya kan 63%," kata Herman.
Menurut dia, peningkatan PAD menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar menjaga kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer.
"Saya kira ini sebuah keinginan kuat bagaimana Jawa Barat tetap menjaga kemandirian fiskal. Karena pada umumnya kabupaten/kota demikian juga provinsi ya di angka 30 persenan kemandirian fiskalnya. Hanya beberapa provinsi dan kabupaten saja yang di atas 50, salah satunya Jawa Barat," ujarnya.
Herman menyebut indeks pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat berada di angka 87,5. Dia juga menyoroti proporsi belanja pegawai yang direncanakan sebesar 25,45 persen dari total belanja daerah.
Angka tersebut berada di bawah batas maksimal 30 persen. Pemprov Jabar, kata dia, akan menjaga proporsi tersebut melalui kebijakan pengelolaan pegawai dengan menerapkan skema negative growth.
Artinya, jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pegawai yang direkrut. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga agar belanja pegawai tidak melampaui batas yang ditentukan.
"Pak Gubernur memberikan arahan terkait dengan kebijakan pegawai, kita bukan lagi zero growth tapi negative growth. Artinya jumlah pegawai yang pensiun dibandingkan dengan rekrutmen nanti akan lebih besar jumlah pegawai yang pensiun, sehingga kita negative growth untuk menjaga proporsi jangan melampaui 30%," tutur Herman.
Dia menegaskan, arah belanja daerah ke depan akan lebih dititikberatkan pada kebutuhan masyarakat. APBD juga dipandang sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
"Kita akan jaga terus untuk memastikan fiskal kita titik beratnya ya untuk belanja publik, titik beratnya untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.
Dalam RAPBD 2027, alokasi pendidikan mencapai 34,42 persen dan infrastruktur sebesar 29,49 persen. Sementara itu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 9,47 persen.
Herman mengatakan, besarnya alokasi infrastruktur diarahkan untuk menuntaskan kewenangan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Di sisi lain, Pemprov Jabar juga mulai memberikan ruang bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.
"Karena itu Pak Gubernur memberikan tekanan bahwa di 2027 ini pendidikan kita jaga ya, bahkan di angka 34,42% untuk pendidikan, kemudian kesehatan juga kita jaga di 9,47% dan infrastruktur juga sangat besar itu di 29,49% untuk menuntaskan kewenangan-kewenangan provinsi," ucapnya.
"Dan Pak Gubernur juga memberikan ruang mulai membantu kabupaten/kota bahkan desa. Ini sebagai wujud bahwa Pemprov Jabar mengayomi entitas pemerintahan daerah di kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa kelurahan," lanjut Herman.
Terkait alokasi kesehatan yang berada di bawah 10 persen, Herman menyebut proporsi tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, dia memastikan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Saya kira itu proporsi yang bisa kita antisipasi, tentu nanti kita lihat perkembangan. Yang jelas untuk layanan-layanan dasar kita berikan perhatian serius ya. Angka itu kan cukup cukup besar juga ya," katanya.
Dari sisi struktur anggaran, belanja daerah Rp27,58 triliun terdiri atas belanja operasional Rp17,88 triliun, belanja modal Rp2,86 triliun, belanja tidak terduga Rp101,12 miliar, serta belanja transfer Rp6,74 triliun.
RAPBD 2027 juga mencatat surplus anggaran sekitar Rp1,77 triliun, yakni selisih antara target pendapatan dan rencana belanja daerah. Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp74,37 miliar yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp1,84 triliun. Sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1,67 triliun, disusul penyertaan modal daerah sebesar Rp125 miliar dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp50 miliar.
(bba/yum)
